Komnas HAM: Finalisasi Laporan Kematian Enam Anggota FPI

Komnas HAM menunjukan barang bukti penyelidikan kasus tewasnya enam orang laskar FPI. (Foto; Pikiran Rakyat)
Komnas HAM menunjukan barang bukti penyelidikan kasus tewasnya enam orang laskar FPI. (Foto: Pikiran Rakyat)
Bagikan:

Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah melakukan finalisasi laporan peristiwa terkait dugaan bentrok yang menyebabkan kematian enam orang Front Pembela Islam (FPI) di jalan Tol Jakarta-Cikampek km 50.

Ketua Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM, Choirul Anam menuturkan bahwa laporan ini untuk memastikan sejumlah video dan tangkapan layar yang diperoleh dari beberapa saksi.

Bacaan Lainnya

Dalam keterangannya, ada 8000 lebih video dan ribuan tangkapan layar yang mewakili beberapa. Semua telah diamati dan didalami oleh para penyidik Komnas HAM.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah menyerahkan data kepada tim. Dalam penyelidikan ini kami berharap bisa berjalan dengan lancar dan dapat terlihat secara terang benderang,” ujar Choirul Anam.

Sebelumnya, Komnas HAM telah melakukan pemeriksaan barang bukti dari keterangan tim Bareskrim Polri. Mulai dari senjata api, senjata tajam, dan gawai milik korban.

Komnas HAM telah mengupayakan pemeriksaan terhadap petugas kepolisian dan beberapa saksi dari anggota FPI. Selain itu, tim penyidik meminta keterangan kepada Bareskrim Mabes Polri, Kapolda Metro Jaya, Direktur Utama Jasa Marga, FPI, keluarga korban dan saksi.

Sementara itu, Wakil Komnas HAM, Amiruddin Al Rahab yang memeriksa beberapa anggota kepolisian yang bertugas dilapangan saat pengajaran mobil FPI.

“Kami telah mencoba untuk mencocokkan keterangan kedua pihak yang berada di lokasi yang berbeda baik dari kepolisian maupun FPI,” ujar Amir di Jakarta.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memberikan dukungan terhadap sikap tegas Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menggali informasi dan mencari titik temu terhadap persoalan pelanggaran HAM yang muncul.

BACA JUGA :  Bupati Garut: 271 Desa Dipastikan Gelar Pilkades Juni Mendatang

Baik menyangkut Papua maupun peristiwa tewasnya enam simpatisan FPI. “Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Penegasan ini juga berulangkali disampaikan Presiden Joko Widodo,” terang Azis Syamsuddin.

Ditambahkan Azis, DPR bersama Pemerintah secara gamblang dan terbuka memberikan support kepada Kepolisian maupun Komnas HAM, dalam menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini.

“Tidak ada yang dikecualikan. Baik tewasnya warga Sigi dan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI). Sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil,” jelas Azis dalam keterangan resminya. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *