Kompolnas Serahkan Nama Calon Kapolri kepada Presiden

Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Kapolri Jenderal Pol Idham Azis usai penyematan pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri.
Presiden Joko Widodo (kanan) menyalami Kapolri Jenderal Pol Idham Azis usai penyematan pangkat dalam rangkaian upacara pelantikan Kapolri di Istana Negara, Jumat (1/11/2019). Idham Azis dilantik menjadi Kapolri menggantikan Tito Karnavian yang diangkat menjadi Mendagri. (Foto: SP/Joanito De Saojoao)
Bagikan:

Jakarta – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan nama-nama calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) pengganti Idham Azis kepada Presiden RI, Joko Widodo.

Komisioner Kompolnas, Albertus Wahyurudhuanto menyatakan, surat tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Bacaan Lainnya

“Nama sudah kami serahkan kemarin, saa ini sudah berada di meja presiden. Sekarang, tinggal presiden memilih,” ungkap Wahyu dilansir Tempo, Jumat (8/1/2021).

Ia menjelaskan, surat tersebut bersifat rahasia sehingga tak bisa memberikan informasi detail nama-nama calon yang diusulkan ke Jokowi.

“Saya hanya bisa mengatakan kandidat pengganti Idham Azis lebih dari satu nama,” ujarnya

Wahyu memperkirakan Jokowi akan segera mengirimkan nama ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) secepatnya.

“Memasuki masa sidang pada Senin mendatang, Presiden akan segeran mengirimkan ke DPR. Semua hak prerogatif dari Presiden mau dikirim satu, dua atau tiga. Tapi, selama ini biasanya yang dikirim satu nama aja,” ujar Wahyu.

Ia  mengatakan Kompolnas telah menjalankan tugasnya untuk mencalonkan dan menyaring nama-nama calon Kapolri untuk diserahkan kepada Presiden Jokowi.

Wahyu menambahkan, dalam proses penyaringan, Kompolnas menggelar Forum Group Discussion (FGD) dengan sejumlah kalangan. Mereka yang diundang adalah polisi aktif dari internal Kepolisian, tokoh masyarakat, perwakilan media, hingga akademisi, serta purnawirawan Polri yang diwakili para mantan Kapolri dan Wakapolri.

Pada awal Desember, Kompolnas telah melakukan proses penyartingan. Adapun rapat finalisasi telah berlangsung pada pekan ini.

“Kompolnas hanya memberikan saran secara normatif. Namun, Presiden memiliki sumber lain meskipun dari pihak yang non formal. Namun, siapa saja boleh memberi masukan kepada Presiden,” pungkas Wahyu.

BACA JUGA :  Pemerintah Minta Dikritik, Pengamat: Hukum Jangan Tumpul ke Buzzer

Sementara itu, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengharapkan Presiden Joko Widodo memprioritaskan calon Kapolri yang  dapat menjalankan amanah lahir dan batin. Tidak hanya tegas dalam menegakan supremasi hukum, tapi mampu menjadi pengayom masyarakat lewat aksi dan tindakannya.

“Sosok tegas, tentu saja. Tapi yang mampu menjalankan amanah, mau mendengar masyarakat, terutama mereka yang minta keadilan, tentu tidak banyak. Maaf bukannya pesimistis, tapi ini permintaan publik. Harapannya pesan ini sampai ke Presiden,” terang Fachrul Razi dalam keterangannya.

Dia menilai, calon Kapolri ke depan juga harus memiliki integritas dan kapasitas untuk memimpin institusi Kepolisian yang memiliki tugas besar bagi bangsa Indonesia.

“Pekerjaan rumah sudah menanti bagi calon kapolri yang baru. Jangan sampai, muncul lagi kasus baru, yang pelakunya para petinggi Polri. Jaga baik-baik institusi ini,” pinta Senator asal Aceh tersebut.

Fachrul menyebut pergantian Kapolri sesuatu yang rutin dan prosedur serta mekanismenya juga sudah ada. Semuanya menurutnya, tinggal menunggu waktu.

“Tidak perlu diperdebatkan soal siapa dan mekanismenya. Karena sudah ada usulan, kemudian akan memproses. Apalagi informasi yang saya dapat calon Kapolri yang akan diajukan Presiden sudah ada. Kita tunggu saja,” jelasnya.

Yang pasti, sambung Fachrul sesuai dengan prosedur, nama-nama calon Kapolri akan dikirimkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan memilih satu nama yang akan diajukan ke DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

“Penggantian Kapolri dilakukan karena Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis akan pensiun pada tanggal 1 Februari 2020. Kita berharap dan berdoa, proses berjalan lancar. Dan mendapatkan Kapolri yang benar-benar mampu mengedepankan edukasi tanpa kegaduhan,” ujarnya. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *