Kuasa Hukum FPI: Bersin Atau Injak Semut, HRS Akan Tetap Dipidana

Habib Rizieq Shihab (tengah) saat bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (Sabtu, 12/12/2020).
Habib Rizieq Shihab (tengah) saat bersiap menjalani pemeriksaan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, (Sabtu, 12/12/2020). (Foto: Fauzan)
Bagikan:

Jakarta – Kuasa hukum Front Persaudaraan Islam (FPI), Azis Yanuar mengungkapkan pihaknya telah memprediksi status tersangka dari Imam Besar FPI. Ia menilai, HRS akan dijebloskan ke penjara dengan segala tindakan.

“Kami semua telah menduga dan memperkiran hal ini sudah lama. Ini bisa diibaratkan, bila HRS injak semut saja maka aparat keamanan akan mempermasalahkan secara hukum,” kata Azis kepada media.

Bacaan Lainnya

Ia menambahakan, HRS juga juga mengetahui kemungkinan terburuk dan akan diincar oleh beberapa pihak. Bahkan, HRS mengaku sudah memprediksi ancaman pidana dari sejumlah kasus hukum.

“HRS selama ini sudah mengetahui arahnya dengan dugaan puluhan bahkan ratusan kasus yang akan menjeratnya. Bahkan, dugaan bersin sembarangan bisa menjadi pidana bila dilaporkan oknum yang membenci HRS,” ujarnya.

Senada dengan Azis, mantan sekretaris FPI, Munarman meyakini proses hukum kepada HRS terkesan tergesa-gesa dan ugal-ugalan.

“Mereka telah gila-gilaan dan ugal-ugalan dalam menjalankan hukum,” ungkap Munarman.

Ia pun menyebutkan lima jenis peraturan yang menjadi sumber hukum di Indonesia, antara lain, Undang-Undang Dasar (UUD), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri, dan Peratuan Daerah (Perda).

“Sumber hukum di Indonesia adalah pertama UUD, kedua UU, ketiga PP, keempat Peraturan Menteri, kelima Perda,” kata Munarman.

Munarman menambahkan, kini manusia sedang hidup pada tahun-tahun penuh kebohongan, orang bohong dianggap jujur, orang jujur dianggap bohong, pengkhianat dianggap amanah, dan orang amanah dianggap pengkhianat.

“Akhir zaman banyak ruwaibidhah pegang kuasa,” ujar Munarman dalam pesan singkatnya, Sabtu (2/1/2020).

BACA JUGA :  Debat Panas Ngopi-ngopi Ala Moeldoko Vs Elite Partai Demokrat

Jika merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW, ruwaibidhah adalah orang bodoh yang mengatur urusan umat (masyarakat luas). Artinya, pejabat publik atau penguasa yang tidak memiliki kemampuan, kapasitas, dan kompetensi sebagai pemerintah.

(FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

3 Komentar