Langkah Menlu Tepat, Azis Syamsuddin: Segera Siapkan Bantuan Hukum untuk 46 WNI

Bagikan:

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin menilai, langkah yang dilakukan Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi dengan melaporkan akun YouTube My Asean atas dugaan penghinaan lagu Indonesia Raya ke Polisi Diraja Malaysia (PDRM) cukup tepat.

“Setelah prosedur hukum ditempuh, tinggal otoritas keamanan Malaysia melakukan penelusuran. Toh, Kemlu dan KBRI di Kuala Lumpur telah berkoordinasi dengan pemerintah setempat,” pinta Azis Syamsuddin, Senin (28/12/2020).

Politisi Partai Golkar itu meminta, WNI di Malaysia tetap bersikap “dingin” menyikapi peristiwa yang terjadi. Reaksi yang berlebihan tentu akan mengurangi kemesraan antarnegara serumpun yang selama ini terjalin dengan baik.

“Panas-dingin hubungan antar negara itu lumrah. Namun reaksi yang berlebihan tidak akan menyelesaikan masalah. Kami yakin Polisi Diraja Malaysia profesional dalam menyikapi hal ini,” imbuh Azis.

BACA JUGA :  749 Desa di Lampung Blank Spot Internet, Bustami Zainuddin Minta Perhatian Serius Pemerintah

Untuk diketahui, aransemen serta lirik lagu Indonesia Raya diubah total dengan nada penghinaan. Video berdurasi 1.31 menit itu telah diposting sekitar dua pekan lalu oleh akun berlogo bendera Malaysia tersebut.

Saat dilihat, 33 ribu akun youtube lainnya telah menonton. Dalam lagu juga Presiden Joko Widodo dan Soekarno diparodikan. “Ini memang benar-benar keterlaluan ya. Kita berharap, segera pelakunya ditangkap dan diadili seadil-adilnya, setelah Kemenlu melaporkan kejadian yang tidak mengenakan ini,” timpal Azis.

Selain peristiwa pelecehan lagu Indonesia Raya, mantan Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu meminta Kemenlu khususnya KBRI, memberikan perhatian terhadap 46 WNI yang ditangkap di Kampung Samawond, Genting Highlands, Malaysia. WNI tersebut kini mendekam di Tahanan Keimigrasian Kota Kemayan, Pahang.

BACA JUGA :  Muslim SHI: Dukung SKB 3 Menteri Tidak Diterapkan Di Aceh

DPR meminta tim KJRI Johor Bahru, diharapkan segera menyediakan bantuan hukum dan akses kekonsuleran terhadap puluhan WNI yang ditangkap. “Data dengan telilit. Verifikasi ulang, cek pula penerbitan dokumen SPLP (surat perjalanan laksana paspor, red) dan lakukanlah pendampingan hukum,” pinta Wakil Rakyat dari Dapil Lampung II itu.

Untuk diketahui 46 WNI yang ditangkap di Genting Highlands terdiri atas 22 perempuan, 19 laki-laki, tiga bayi, dan dua anak-anak, sebut Judha. Salah satu bayi yang ditahan masih berusia 10 bulan, demikian informasi dari laman Harian Metro Malaysia, Rabu (23/12). (scio/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *