Laut Natuna Dapat Memanaskan Geopolitik, Pertahanan Laut Jadi Prioritas Tahun Ini

Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta keamanan laut menjadi prioritas pertahanan pasca ditemukan seaglider asing di laut Selayar, Sulawesi Selatan (Foto : Golkarpedia)
Anggota Komisi I DPR, Dave Laksono, meminta keamanan laut menjadi prioritas pertahanan pasca ditemukan seaglider asing di laut Selayar, Sulawesi Selatan (Foto : Golkarpedia)
Bagikan:

Jakarta – Penguatan pertahanan di kawasan perairan menjadi isu strategis di tengah kondisi geopolitik di kawasan Asia yang dinamis.

Hal tersebut menjadi salah satu prioritas kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara tahun 2021 yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bacaan Lainnya

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut, dinamika perkembangan kawasan telah menciptakan spektrum ancaman, tantangan dan risiko yang kompleks.

“Kompleksitas ancaman perlu dipahami dan dimengerti oleh segenap unsur pertahanan negara,” ujarnya saat berpidato di Rapat Pimpinan Kementerian Pertahanan 2021, pekan lalu. Ancaman pertahanan semakin hari semakin nyata seiring dengan dinamika perekonomian di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara.

Ditemukannya sea glider atau drone laut di Kabupaten Kepulauan Selayar Selatan, Sulawesi Selatan beberapa waktu yang lalu menjadi bukti adanya aktifitas spionase asing yang tak ingin diketahui Indonesia.

Anggota Komisi I DPRRI Dave Laksono meminta kebijakan pertahanan negara perlu lebih memperhitungkan kondisi terkini percaturan geopolitik. Untuk itu Kemhan perlu merumuskan kebijakan pertahanan negara yang berbasis prediksi ancaman terkini berdasarkan temuan terbaru tersebut.

“Masalah pertahanan nasional ini sangat urgen, jangan sampai negara menganggap temuan-temuan itu sebagai masalah minor, kemudian jadi telat merespon,” tandasnya, Selasa (19/01/2021).

Menurut politisi Partai Golkar ini, berbagai aktifitas negara asing di Indonesia telah menciptakan potensi bahaya tersendiri, baik saat ini maupun dalam jangka panjang.

“Aktifitas ilegal itu sudah terjadi dalam berbagai bentuk, seperti kedatangan staf Kedubes Jerman ke FPI dan spionase laut,” tambahnya.

Untuk itu negara perlu merespon dalam bentuk kebijakan pertahanan maupun kebijakan politik. Penguatan pertahanan laut, menurut Dave, merupakan hal urgen di tengah dinamika perekonomian di laut Natuna yang melibatkan berbagai bangsa yang memiliki kepentingan di perairan itu.

BACA JUGA :  Tekan Laju Covid-19, Pemprov DKI Kaji Lockdown di Akhir Pekan

Dave, yang juga menjabat sebagai Wasekjen Partai Golkar ini menyebut, laut Natuna memiliki kekayaan potensi sumber daya alam yang “pantas” diperebutkan.

Berdasarkan studi identifikasi potensi sumber daya kelautan dan perikanan Provinsi Kepulauan Riau, tahun 2011, potensi ikan laut Natuna mencapai 504.212,85 ton per tahun. Itu berarti hampir setengah potensi perikanan laut China Selatan dan Selat Karimata.

Potensi kedua, kata Dave, adalah kandungan mineral yang sangat tinggi. Berdasarkan catatan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Blok East Natuna mempunyai kandungan volume gas di tempat (Initial Gas in Place/IGIP) sebanyak 222 triliun kaki kubik (tcf), serta cadangan sebesar 46 tcf. Selain itu terdapat pula potensi minyak mencapai 36 juta barel yang baru dimanfaatkan sekitar 25 ribu barel.

Politisi Golkar dari Dapil Jawa Barat VIII itu menilai, prioritas pertahanan laut yang dicanangkan Kemhan untuk tahun 2021 telah menemukan konteks yang tepat. “Ancaman kita tak datang dari jauh, tetapi ada di serambi laut kita. Maka kekuatan negara harus cepat merespon sebelum ancaman yang lebih nyata terjadi,” tambahnya.

Selain itu kebijakan politik luar negeri perlu bersinergi dengan langkah pertananan tersebut. Dalam konteks ini memerlukan kerja sama pertahanan dan keamanan serta kerjasama regional dengan negara-negara ASEAN dan kawasan Pasifik Selatan. (Mjr/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *