Lawan Corona, Azis Syamsuddin: Sumber Daya Negara dan Kekuatan Masyarakat Harus Dikerahkan

Bagikan:

Jakarta – Tren atau kecenderungan penyebarannya yang terus naik menunjukkan bahwa akhir dari pandemi masih sulit diprediksi. Kenyataan ini mengharuskan seluruh daya dan sumber daya negara serta kekuatan masyarakat dikerahkan untuk menghadapi serangan wabah Virus Corona (Covid-19). Arahnya, yakni semakin cepat wabah teratasi tentu semakin cepat pula keadaan publik.

Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan hari-hari pekan pertama 2021 diwarnai dengan korban yang terus meningkat. Grafik dan kurva perkembangannya, menunjukkan bahwa virus ini makin menjadi-jadi. Jumlah korban terus meningkat dan cakupan wilayah penyebaran juga makin luas.

Dari data yang diterima, lebih dari 114.766 kasus aktif atau pasien yang tengah menjalani perawatan dan isolasi mandiri setelah berdasarkan hasil laboratorium dinyatakan terkonfirmasi COVID-19. Selain itu, terdapat pula 68.753 orang yang masuk kategori suspek.

Pemerintah telah memeriksa 68.019 spesimen dari 44.791 orang di 566 laboratorium di seluruh Indonesia. Total telah diperiksa 7.713.307 spesimen dari 5.150.808 orang sejak kasus pertama COVID-19 muncul di Tanah Air pada Maret 2020.

“Dari data-data yang terakumuliasi, Dalam konteks itulah, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) menjadi instrumen untuk memperkuat langkah penanganan wabah yang telah dijalankan selama ini,” papar Azis Syamsuddin dalam keterangannya, Jumat (8/1/2021).

DPR RI, sambung Azis, terus mendorong Pemerintah Pusat bersinergi dengan Pemerintah Daerah menerapkan pengetatan PPKM jika memenuhi salah satu dari parameter yang diberlakukan. Baik tingkat kematian ada di atas rata-rata nasional, atau di atas 3 persen. kesembuhan di bawah rata-rata nasional atau 82 persen, maupun kasus aktif di atas 14 presen.

DPR juga berharrap Pemerintah bersikap tegas atas kebijakan yang diambil. “Dasar hukumnya adalah PP 21/2020 tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Instruksi Mendagri 1/2021, agar pelaksanaannya bisa maksimal dan berjalan efektif,” terang Azis.

BACA JUGA :  Pemerintah Bubarkan FPI dan Larang Penggunaan Atributnya

Pemda dibantu Aparat TNI dan Kepolisian harus lebih aktif mengingatkan prokes termasuk meningkatkan pengawasan dan memastikan seluruh kegiatan yang dilarang tidak beroperasi dan tidak diberikan izin untuk melakukan kegiatan.

Kemenkes dan Pemda dituntut pandai menggerakan masyarakat dalam upaya meningkatkan dan menggiatkan 3T (testing, tracing, dan treatment). DPR juga meminta kepada publik untuk tidak menghambat pelaksanaan testing dan meminta agar testing selama PKPM.

“Agar standar testing yang ditetapkan World Health Organization (WHO) yakni 1.000 orang per satu juta penduduk dalam satu pekan terpenuhi. Sekali lagi, tak ada jalan lain selain mengerahkan sumber daya negara dan masyarakat dalam melawan corona,” pungkas Azis Syasmuddin. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *