Libatkankan Pakar dan Akademisi, MPR Segera Susun Rancangan PPHN  

Bagikan:

JAKARTA – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan Badan Pengkajian akan bekerja sama dengan Komisi Kajian Ketatanegaraan untuk menyusun Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan naskah akademiknya.

Dalam prosesnya MPR melibatkan pakar dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. MPR juga akan melibatkan Lembaga Negara dan Kementerian Negara untuk menyusun Rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dengan naskah akademiknya.

“Pada posisi ini Pimpinan MPR bersama Pimpinan Badan Pengkajian segera melakukan komunikasi politik dengan pemerintah, Pimpinan Lembaga Negara, Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Ormas, Forum Rektor, dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan seperti road show dan focus group discussion,” terang Bamsoet dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/1/2021).

BACA JUGA :  Perampok yang Sekap Bu Guru di Kudus Ditangkap!

Bamsoet-saapaan akrab  Bambang Soesatyo juga menegaskan adanya PPHN tidak menghilangkan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Menurut dia, PPHN akan menjadi payung ideologi dan konstitusional dalam penyusunan SPPN, RPJP, dan RPJM yang lebih bersifat teknokratis. “Dengan kata lain PPHN memuat arahan pembangunan. Sementara SPPN, RPJP, dan RPJM memuat apa yang harus dilakukan negara untuk mencapai target pembangunan,” jelasnya.

Keberadaan PPHN untuk memastikan adanya satu pedoman bagi seluruh elemen bangsa untuk meneguhkan pokok-pokok pikiran UUD NRI Tahun 1945. Selain itu menurut dia juga untuk memperkuat sistem presidensial di era desentralisasi, serta menjamin keberlangsungan kepemimpinan nasional yang konstitusional, kuat dan stabil dan berwibawa.

“Keberadaan PPHN juga akan memperkokoh integrasi bangsa dalam semangat persatuan dan kesatuan, yang berdasar kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ber-Bhineka Tunggal Ika,” katanya.

Dia mengatakan, bangsa Indonesia memerlukan adanya satu pedoman atau arah yang menjamin keberlangsungan visi dan misi NKRI sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

Menurut dia, salah satu rekomendasi dari MPR masa jabatan 2014–2019 adalah untuk melakukan kajian secara mendalam terhadap substansi dan bentuk hukum PPHN. Dia menjelaskan, beberapa hal yang dikaji adalah apakah PPHN masuk dalam pasal UUD NRI Tahun 1945, atau masuk dalam Ketetapan MPR, atau cukup dalam Undang-Undang.

“Pertanyaan lain yang sering muncul adalah apa urgensi PPHN karena sudah ada SPPN dan RPJP, apakah PPHN akan menggantikan SPPN dan RPJP? Apakah kehadiran PPHN ini akan menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara?, juga pertanyaan jika satu-satunya pintu masuk melalui perubahan UUD NRI Tahun 1945, apakah tidak akan membuka kotak pandora,” ujarnya.

BACA JUGA :  Gunung Merapi Bergetar Lagi, Masyarakat Diminta Waspada

Bamsoet menjelaskan berdasarkan saran dari Badan Pengkajian MPR RI, salah satu pintu masuk untuk menghadirkan PPHN adalah melalui Ketetapan MPR sehingga mau tidak mau, harus melakukan amandemen terbatas karena harus menambah satu ayat dalam Pasal 3 UUD NRI Tahun 1945.

Dia mengakui gagasan menghadirkan kembali PPHN memang bukan hal mudah, tetapi juga bukan hal yang tidak mungkin agar pada pemilu serentak 2024, PPHN menjadi bagian tidak terpisahkan dari visi dan misi calon presiden dan calon wakil presiden serta visi dan misi calon gubernur, bupati dan wali kota.

“Jalan menuju perubahan UUD NRI Tahun 1945 pastilah bukan hal mulus. Karena sekurang-kurangnya perlu dukungan sepertiga anggota MPR untuk pengusulan, dan rapat harus kuorum dihadiri duapertiga dari jumlah anggota MPR, dan memerlukan suara 50 persen plus satu untuk mendapatkan persetujuan,” terang Bamsoet. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *