Longsor di Sumedang, Senator Bastian Singgung Pentingnya Mitigasi Bencana

Bagikan:

Longsor terjadi di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat yang menyebabkan banyak korban tertimbun. Anggota Komite I DPD RI Ahmad Bastian pun mengingatkan pentingnya mitigasi bencana di permukiman yang rawan bencana.

“Penting sekali mitigasi bencana di permukiman warga mengingat kondisi geografis Indonesia yang rawan bencana. Untuk mencegah adanya korban jiwa akibat longsor, perlu ada mitigasi bencana saat dibuatnya perencanaan lanskap permukiman,” ungkap Ahmad Bastian, Selasa (12/1/2012).

Bacaan Lainnya

Musibah longsor terjadi pada Sabtu (9/1) petang di Desa Cihanjuang, Kecamatan Cimanggung, Sumedang. Insiden terjadi saat bukit yang berada di belakang Kompleks Pondok Daud amblas. Akibatnya, sebagian rumah di Perum SBG Parakan Muncang yang berada di atas bukit juga ikut ambles hingga menyebabkan belasan rumah tertimbun material longsor.

BACA JUGA :  Kepergok Mesum di Kafe, Sepasang Muda-Mudi Jadi Buron Satpol PP

“Dengan adanya mitigasi bencana, maka pengembangan permukiman mengacu terhadap ancaman bahaya longsor. Harapannya, peristiwa longsor yang menyebabkan permukiman tertimbun bisa dihindari,” kata Bastian.

Hingga Senin (11/1) malam, diketahui sudah ada 13 orang yang ditemukan meninggal dunia akibat bencana longsor di Sumedang. Sebanyak 27 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Proses evakuasi masih terus dilakukan, meski sesekali terkendala cuaca hujan.

Atas peristiwa ini, Komite I DPD RI yang salah satu bidang tugasnya mengurusi pemukiman-kependudukan dan pertanahan-tata ruang terus mendorong agar Revisi UU (RUU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana bisa segera dibahas. Bastian juga menggarisbawahi pentingnya RUU ini terintegrasi dengan UU Penataan Ruang dan UU Konstruksi.

“Ini penting karena terkait dengan pemetaan daerah bencana dan rawan bencana yang tidak bisa dihuni. Hal tersebut juga termasuk untuk ketentuan membangun bangunan di kawasan rawan bencana,” kata senator Dapil Lampung itu.

DPD RI saat ini tengah membahas substansi materi RUU Penanggulangan Bencana, agar bisa memberi pendapat terhadap proses pembahasan di DPR. DPD RI memandang perlunya memuat ketentuan sanksi untuk pejabat yang mengeluarkan izin pembangunan di daerah rawan bencana.

“Kita harapkan dengan realisasi RUU Penanggulangan Bencana maka kita bisa mengantisipasi dan meminimalisir jatuhnya korban bencana alam,” sebut Bastian.

BACA JUGA :  China Luncurkan Pesawat Ruang Angkasa Robotik untuk Kumpulkan Batu dari Bulan

Sebanyak 125 keluarga (KK) yang tinggal di dekat titik longsor diungsikan untuk menghindari bencana longsor susulan. Bastian meminta pemda memberi perhatian terhadap keperluan para pengungsi.

“Kebutuhan warga yang berada di pengungsian harus terjamin, apalagi dalam situasi pandemi Corona seperti ini yang banyak keterbatasan. Kita juga berdoa agar korban yang hilang bisa ditemukan dalam keadaan selamat,” ucapnya.

Bastian pun meminta pemda menyiapkan relokasi permanen bagi warga yang tinggal di sekitar titik longsor. Rehabilitasi rumah korban longsor di Sumedang itu diketahui akan dibantu presiden dan pembangunannya akan ada garansi dari BNPB.

“Pemda harus mengidentifikasi lahan yang aman bagi warga untuk tinggal. Diperlukan permukiman berbasis mitigasi bencana longsor untuk relokasi permanen warga,” tutup Bastian. (ijs/elz).

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *