Mahfud: Dana Otsus Diperpanjang, Provinsi di Papua Bakal Diperbanyak

Menko Polhukam Mahfud MD
Bandar Lampung - BMKG mengeluarkan peringatan dini terhadap aktivitas penerbangan karena akan ada pertumbuhan awan cumulonimbus (CB), termasuk di sekitar Lampung. Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Lampung, Ahmad Bastian SY meminta seluruh maskapai penerbangan, khususnya dengan rute dari dan menuju Lampung untuk waspada. "Aktivitas penerbangan rute Lampung harus benar-benar mewaspadai awan cumulonimbus yang dapat mengancam penerbangan," ungkap Ahmad Bastian, Selasa (2/2/2021). Prakiraan awan CB di Indonesia diberikan BMKG untuk waktu selama 7 hari sejak Minggu (31/1) dengan presentase 50-75%. Peringatan dini ini dikeluarkan sebagai informasi meteorologi penerbangan. "Diharapkan agar informasi mengenai awan cumulonimbus bisa menjadi panduan kepada para pilot dan pelaku penerbangan lainnya supaya lebih awas lagi," ucap Bastian. Anggota Komite I DPD RI ini mengingatkan pentingnya mewaspadai potensi bencana untuk memastikan keselamatan penumpang. Bastian menilai, lebih baik maskapai menunda keberangkatan pesawat jika menemukan adanya tanda-tanda awan cumulonimbus. "Seperti diketahui, awan cumulonimbus merupakan salah satu ancaman penyebab terjadinya kecelakaan pesawat. Perlu diingat, awan cumulonimbus menjadi penyebab kecelakaan Pesawat AirAsia QZ 8501 yang jatuh di Selat Karimata pada akhir tahun 2014," tuturnya. "Oleh karenanya, saya mengimbau kepada pilot dan maskapai agar tidak memaksakan terbang jika cuaca sedang buruk," sambung Bastian. Dari laporan BMKG, prakiraan pertumbuhan awan cumulonimbus diprediksi terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Papua Barat, Papua. Selain itu, awan cumulonimbus juga diprediksi muncul di area perairan utara Aceh, perairan barat Sumatera Barat, Selat Karimata sebelah Utara Kepulauan Bangka, Samudra Hindia sebelah barat Lampung hingga Jawa Timur, Laut Jawa, Laut Sumbawa, Selat Makasar, Laut Flores, Laut Sulawesi, Laut Banda, Laut Seram, Laut Arafuru, Samudra Pasifik utara Papua Barat dan Papua. Bastian meminta warga Lampung menjadikan peringatan dini BMKG sebagai acuan dalam merencanakan perjalanan. "Atur perjalanan dengan risiko seminim mungkin. Bila sekiranya cuaca tidak bersahabat, sebaiknya tunda dulu perjalanan jauh, apalagi sekarang musim hujan masih belum selesai," terang mantan anggota DPRD Lampung Selatan itu. Awan cumulonimbus diketahui menjadi momok bagi dunia penerbangan karena mengandung badai, petir dan es. Jika pesawat berada di dalam awan cumulonimbus, pesawat akan mengalami turbulensi atau guncangan yang hebat. Sebagai informasi, awan cumulonimbus merupakan ancaman bagi penerbangan karena suhu di dalamnya sangatlah rendah sehingga bisa membekukan mesin pesawat. Jika mesin membeku, maka pesawat tidak dapat berfungsi dan akan jatuh dari ketinggian. "Fenomena alam tidak bisa dihindari, tapi akibat dari fenomena alam tersebut bisa diminimalisir dengan kita melakukan antisipasi dari prediksi yang disampaikan oleh BMKG," tutup Bastian. (ijs/elz)
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah akan memperpanjang Dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua, dengan catatan pengawasan di Papua dan Papua Barat diperketat.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa Otsus Papua tidak perlu diperpanjang, karena sudah berlaku.

“Otonomi khusus itu tidak perlu diperpanjang, itu sudah berlaku sejak 2001 dan tidak perlu perpanjangan. Yang diperpanjang itu hanya dananya, dana khususnya,” kata Mahfud dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/3/2021).

Sedangnkan untuk hubungan antara pemerintah pusat dengan Papua, Mahfud menyebut tidak ada perubahan apapun. “Undang-undangnya tidak akan diperpanjang,” ujar Mahfud

Mahfud mengatakan dalam perpanjangan Dana Otsus, pemerintah akan melakukan revisi pada sejumlah peraturan, termasuk revisi sejumlah pasal dalam Undang-undang Otonomi Khusus Provinsi Papua. Draf revisi UU Otsus Papua tersebut telah diserahkan ke DPR.

“Kita akan merevisi Pasal 76 yaitu untuk memekarkan daerah provinsi mungkin akan tambah tiga provinsi sehingga menjadi lima, melalui revisi undang-undang bukan perpanjangan UU. Revisi 2 Pasal, (yaitu) Pasal 34 tentang dana dan Pasal 76 tentang pemekaran,” ujar Mahfud.

BACA JUGA :  BPBD Karawang Sebut Banjir Susulan Rendam Sawah Hingga Rumah Sakit

Sebagai realisasi Inpres No. 9 Tahun 2020, Pemerintah juga mengeluarkan Kepres No. 20 Tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, dan membentuk Tim Hukum untuk melaksanakan penelitian penggunaan Dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat.

Sejauh ini pemerintah menilai pembangunan di Papua masih belum efektif. Penyebabnya antara lain situasi keamanan yang tidak kondusif, masih tingginya kasus korupsi, dan belum terintegrasinya sejumlah program pemerintah.

Mahfud meminta pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara harus lebih ditingkatkan.

“Saya ingin mengatakan ke depannya pemeriksaan BPK diharapkan lebih bisa terukur karena Dana Otsus akan naik, kemudian aspirasi penegakan hukum sangat kuat disampaikan dari masyarakat. Dan kerja sama antara pemerintah dengan BPK sangat penting,” ujar eks ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Mahfud mengakui masih ada sejumlah isu yang dipersoalkan terkait Papua. Namun dia menegaskan Pemerintah terus berupaya untuk menyelesaikan sejumlah persoalan tersebut.

“Tidak bisa diganggu gugat, dan akan dipertahankan dengan segala biaya yang diperlukan. Sosial, ekonomi, politik dan keuangan sekalipun, akan kita pertahankan,” tegasnya.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *