Mahfud MD: Sejak 2017 Indonesia Mendapatkan Pulau Baru 2000 Kali Luas Sipadan dan Ligitan Yang Lepas

Menko Polhukam Mahfud MD sebut tak ada persoalan dalam UU ITE (Foto; Istimewa)
Menko Polhukam Mahfud MD sebut tak ada persoalan dalam UU ITE (Foto; Istimewa)
Bagikan:

Dianggap pemerintah tidak mampu menjaga pertahanan dan kedaulatan negara pasca lepasnya pulau Sipadan dan Ligitan belasan tahun silam, membuat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD akhirnya buka suara.

Mahfud MD menjelasakan, lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke Malaysia bukan disebabkan lemahnya sistem pertahanan Indonesia. Tetapi, karena sisi yuridis yang memutuskan kedua pulau itu bukan lagi bagian dari NKRI.

“Kadang kala kita selalu mengeluh, Indonesia ini tidak mampu menjaga kedaulatan, kita sampai kehilangan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Saya kira kehilangan Sipadan-Ligitan itu soal historik saja, soal yuridis, bukan soal pertahanan,” tutur Mahfud.

Sejak 2017 Indonesia Mendapatkan
Sejak 2017 Indonesia Mendapatkan

Mahfud kemudian melanjutkan, bahwa sebenarnya Indonesia telah mendapatkan pulau baru di tahun 2017 lalu. Letak pulau tersebut berada di sekitar Aceh Barat.

Bahkan, menurut Mahfud, pulau baru tersebut luasnya 2000 kali lipat dari Pulau Sipadan-Ligitan yang lepas. Sayangnya, imbuhnya, orang tidak pernah menyebut atau memberikan pujian atas pengakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap adanya pulau baru tersebut. Berbeda ketika dua pulau yakni Sipadan-Ligitan lepas dari Indonesia, publik bersuara keras dan menganggap pemerintah gagal dalam menjaga aset dan teritorial Indonesia.

“Tetapi orang tidak pernah berpikir juga bahwa 2017 itu pemerintah justru mendapat tambahan pulau baru di Aceh Barat sana yang luasnya 2.000 kali Pulau Sipadan-Ligitan. Ini kan seluas Pulau Madura misalnya, itu diperoleh, tetapi kita tidak pernah menyebut itu, apalagi memberi pujian,” tuturnya.

Meski begitu, Mahfud tidak merinci nama pulau baru yang disebutnya berada di sekitar Aceh Barat tersebut.

Berdasarkan data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang dikutip dari laman resmi kkp.go.id, pada Rabu (16/12/2020), bahwa di tahun 2017 silam, Indonesia secara resmi melaporkan 2.590 pulau bernama baru ke PBB. Sehingga pulau bernama di Indonesia saat ini bertambah menjadi 16.056 pulau.

BACA JUGA :  Seluruh Fraksi DPRD DKI Walk Out Saat PSI Sampaikan Pandangan di Rapat Paripurna

Mengacu pada data Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Adwil Kemendagri, jumlah pulau hasil validasi dan verifikasi sampai akhir 2019 sebanyak 17.491 pulau. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 470 pulau masih perlu ditelaah ulang. Dan, sebanyak 482 pulau perlu diverifikasi ulang oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sedangkan, jumlah pulau yang sudah terverifikasi spasial –memiliki nama, koordinat dan polygon– sebanyak 16.684 pulau. Total jumlah pulau yang dinyatakan valid setelah ditelaah sebanyak 17.162 per April 2020 dan menyisakan 229 pulau yang masih akan ditelaah.

Dikutip dari ditjenbinaadwil.kemendagri.go.id, dalam Rapat Koordinasi Penyamaan Persepsi Jumlah Pulau di Indonesia Tahun 2020 secara virtual yang dilaksanakan bulan November, disepakati bahwa data pulau di Indonesia sampai dengan tahun 2020 adalah 16.671 pulau, berdasarkan data resmi yang sudah dilaporkan dan didaftarkan ke PBB.

Sekedar mengingatkan kembali, bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan lepas dari Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 atau tepat 17 tahun lalu. Kini dua pulau itu masuk wilayah Malaysia.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar