Menag Wacanakan Vansin Untuk Jamaah Haji, Bukhori Minta Kajian Mendalam Tentang Jenisnya

Bukhori Yusuf meminta vaksinasi Covid 19 untuk jamaah haji dilakukan dengan pertimbangan matang dan pemilihan jenis vaksin yang tepat.
Bagikan:

Jakarta – Calon Jamaah Haji Indonesia yang akan diberangkatkan ke tanah suci pada saat pertama setelah masa Pandemi Covid-19 dimungkinkan mendapat vaksinasi terlebih dahulu.

Sebelumnya Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah meminta kepada Kementerian Kesehatan agar memberi perhatian kepada Jamaah haji, dengan cara memasukkannya ke dalam kelompopk penerima vaksin pertama kali.

Anggota Komisi VIII DPRRI, Bukhori Yusuf meminta pemerintah segera melakukan kajian mendalam mengenai permintaan tersebut. Pemilihan vaksin yang tepat menjadi kunci suksesnya program ini, karena vaksin yang telah dipesan oleh pemerintah Indonesia memiliki tipikal berbeda-beda.

Menurut Bukhori, jamaah haji merupakan kelompok rentan yang memiliki risiko tinggi terpapar Covid-19. “Rata-rata jamaah haji itu sudah berusia lanjut, tak terhindarkan berada di kerumunan, dan bercampur antar bangsa,” katanya.

Dilihat dari urghensinya, mereka lebih membutuhkan daripada kelompok masyarakat yang lain. Vaksinasi kepada calon jamaah haji memerlukan pembahasan intra institusi untuk menemukan format dan mekanisme yang tepat.

Untuk itu DPR RI akan melakukan serangkaian pembahasan khusus di tingkat Komisi VIII dengan memanggil Menteri Kesehatan dan Menteri Agama untuk melakukan pembahasan bersama.

Menurut anggota fraksi PKS ini, jamaah haji akan menjalani masa yang panjang sebelum diberangkatkan. Dalam masa tunggu tersebut banyak hal bisa terjadi karena mereka akan mengikuti beberapa kali kegiatan manasik, pembekalan, dan lain-lain.

“Kita dapat meminimalisir risiko jamaah tertular Covid-19, apabila vaksinasi dilakukan cepat,” tandas anggota parlemen dari daerah pemilihan Semarang dan Salatiga ini.

Dalam pembahasan itu diharapkan akan dapat dipertemukan antara kepentingan keselamatan jamaah haji dengan aspek medis, pembiayaan, dan lain-lain.

Dalam pembahasan yang diprakarsai DPR itu, lanjut Bukhori, akan dibahas tentang mekanisme, penyediaan biaya, teknis vaksinasi, serta pemilihan vaksin yang paling tepat.

BACA JUGA :  Fenomena Rasisme di Media Sosial dan Ancaman Perpecahan Bangsa

Dialog DPR bersama Menkes diagendakan digelar lintas sektoral melalui rangkaian Panitia Kerja (Panja) yang diikuti Komisi VIII DPR bersama unsur pemerintah, yaitu Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Satgas Penanganan Covid-19.

Diketahui, saat ini sebanyak 1,8 juta dosis vaksin Sinovac telah datang ke Indonesia dan diterapkan untuk tenaga kesehatan.

Selain itu pemerintah telah mengamankan sekitar 660 juta dosis vaksin, terbagi atas 330 juta yang sudah terkonfirmasi dan 330 juta dosis berupa opsi.

Dari 269 juta rakyat Indonesia, pemerintah akan mengejar herd immunity dengan cara menyuntik vaksin 188 juta orang, atau 70 persen penduduk, dengan mengecualikan yang pernah terkena Covid-19, ibu-ibu hamil dan yang masuk kategori eksklusi.(Mjr/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *