Pakar Hukum Tentang SKB Untuk FPI: Sah, Namun Terkesan Otoriter

Fer Amsari
Fer Amsari
Bagikan:

Jakarta – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menilai, meski secara hukum pembubaran Front Pembela Islam (FPI) sah karena telah diundangkan, namun secara politik langkah pemerintah tersebut terkesan otoriter.

Diketahui sebelumnya, pemerintah secara resmi menetapkan membubarkan FPI, dan melarang segala bentuk aktivitas, kegiatan serta segala hal yang berkaitan dengan FPI berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 menteri plus 3 lembaga negara pada Rabu lalu (30/12/2020), yang mengatur larangan kegiatan dan penggunaan simbol FPI di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI.

“Apa yang sah secara hukum, karena itu diundangkan, belum tentu benar. Nah, mestinya ada ruang-ruang proses untuk sebuah lembaga atau ormas membela dirinya sebelum dibubarkan,” kata Feri, Rabu (30/12/2021).

Feri menjelaskan bahwa pelarangan FPI adalah dampak dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang, yakni UU No. 16 tahun 2017.

Dalam UU tersebut, pembubaran atau pelarangan ormas tidak perlu lagi melewati mekanisme hukum di pengadilan. Pembubaran atau pelarangan ormas bisa langsung dilakukan pemerintah lewat keputusan atau kebijakan tanpa ada putusan pengadilan.

Kala itu, ormas pertama yang dibubarkan lewat perppu ormas adalah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Aturan tersebut berbeda dengan UU ormas sebelumnya, yakni UU Nomor 17 Tahun 2013, yang mensyaratkan putusan pengadilan dalam hal pelarangan atau pembubaran ormas.

Dalam pasal 71 disebutkan, permohonan pembubaran Ormas diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu maksimal 60 hari. Namun, Perppu Nomor 2 Tahun 2017 telah menghapus sejumlah mekanisme tersebut. Ormas jadi tidak bisa membela diri di pengadilan.

BACA JUGA :  NU Disebut Elitis, GP Ansor Sebut Komedian Indonesia Ini Tak Pernah Belajar Sejarah

“Kalau hanya karena kehendak pemerintah bubar, maka seluruh ormas atau lembaga yang berbeda pandangan dengan pemerintah bisa saja pemerintah bubarkan. Jadi itu yang membuat pemerintah terkesan otoriter,” katanya.

Setelah penerbitan SKB 3 menteri plus 3 lembaga negara pada Rabu lalu (30/12/2020), yang mengatur larangan kegiatan dan penggunaan simbol FPI di seluruh wilayah Indonesia. Aparat penegak hukum akan menindak seluruh kegiatan yang masih menggunakan simbol FPI, Kapolri juga menerbitkan Maklumat terkait tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI. Termasuk larangan bagi masyarakat mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan (share) konten terkait FPI.

Dalam SKB tersebut, pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak ikut dalam aktivitas yang menggunakan simbol-simbol FPI. Termasuk diminta untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, jika ada kegiatan yang menggunakan simbol FPI.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *