Pelanggar Prokes Covid di Babel Bisa Didenda, Alexander Fransiscus: Satgas Harus Tegas

Bagikan:

Pangkalpinang – Anggota DPD RI daerah pemilihan (Dapil) Bangka Belitung, Alexander Fransiscus mendukung keputusan Gubernur Erzaldi Rosman soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes) Covid-19. Ia menilai ketegasan terhadap pelanggar prokes di Babel sangat diperlukan.

“Sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan dibutuhkan karena saat ini penambahan kasus Corona di Babel sedang tinggi. Jadi memang harus ada ketegasan dari Pemprov dan Satgas di daerah,” ungkap Alexander Fransiscus, Senin (18/1/2021).

Adapun kebijakan soal sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan Covid tertuang dalam keputusan gubernur Nomor 188.44/OL/Satpol-PP/2021 tentang bentuk kerja sosial dan besaran denda administratif. Kepgub itu sudah mulai berlaku sejak ditetapkan pada 4 Januari lalu.

“Kita tahu kasus Corona meningkat tajam sejak libur panjang akhir tahun 2020 lalu. Sebagai siasatnya, Pemda harus memberikan aturan yang tegas untuk menekan laju penyebaran Corona,” kata Alexander.

Anggota Komite II DPD RI ini pun mendorong Pemprov Babel untuk sering melakukan operasi yustisi untuk memeriksa kedisiplinan warga. Alexander juga berharap agar Satgas bersama TNI/Polri untuk terus berpatroli menghalau kerumunan.

“Peran serta semua pihak sangat dibutuhkan agar kasus Corona di Babel bisa berkurang. Saya kira Pemprov harus sering-sering melakukan operasi yustisi agar masyarakat disiplin menggunakan masker dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya,” sebutnya.

“Saya juga berharap agar patroli terus dilakukan sebagai upaya antisipasi adanya kerumunan di Babel. Aparat harus segera bertindak jika melihat ada keramaian, tentunya dengan cara persuasif,” tambah Alexander.

Dalam Kepgub yang dikeluarkan Gubernur Erzaldi Rosman, dijelaskan protokol kesehatan harus dilakukan pada tempat-tempat dan fasilitas umum seperti pasar, restoran, penginapan, hingga tempat wisata. Prokes juga harus dijalankan di area publik dan tempat lain yang memungkinan terciptanya kerumunan massa. Aturan juga berlaku di perkantoran, tempat ibadah, hingga sarana pendidikan.

BACA JUGA :  Setujukah Anda Bila PSBB Total Berlaku Kembali?

Hukuman dimulai dari sanksi sosial seperti menyanyikan lagu Indonesia Raya dan membersihkan sarana fasilitas umum. Ada juga sanksi berupa denda minimal Rp 100 ribu hingga paling banyak Rp 10 juta. Alexander pun meminta Pemprov Babel untuk berkoordinasi dengan Tim Disiplin atau Satgas Covid-19 di tingkat kabupaten/kota.

“Dengan begitu, aturan soal sanksi terhadap pelanggar kesehatan bisa dipastikan diterapkan di seluruh wilayah yang ada di Babel. Sosialisasi juga penting dilakukan agar masyarakat bisa mawas diri,” tutur salah satu senator muda tersebut.

Dengan adanya penerapan sanksi terhadap pelanggar prokes, Alexander berharap agar penyebaran Corona di Babel bisa ditekan. Ia juga mengimbau agar masyarakat meningkatkan kesadaran diri terhadap bahaya virus Corona dengan menjauhi keramaian.

“Lawan kita ini tidak terlihat secara kasatmata. Waspada itu harus jadi kunci supaya kita terhindar dari virus Covid-19. Maka jangan dulu kumpul-kumpul, jauhi keramaian, dan terus terapkan protokol kesehatan. Ini menjadi kunci untuk memutus rantai penyebaran Corona,” tutup Alexander.(ijs/elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *