Pemberlakuan PSBB Jawa-Bali, Ini Jawaban dari Pemkot Solo!

Satlantas Polresta Surakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surakarta sedang melakukan simulasi rencana PSBB. (Foto; Suara Merdeka)
Satlantas Polresta Surakarta bersama Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkot Surakarta sedang melakukan simulasi rencana PPKM. (Foto; Suara Merdeka)
Bagikan:

Solo – Pemerintah Kota Solo sependapat dengan pemerintah pusat yang memutuskan untuk membatasi kegiatan masyarakat pada 11-25 Januari 2021. Hal tersebut langsung disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Solo sekaligus Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Solo, Ahyani.

Menurutnya, adanya rencana pembatasan itu, Kota Solo akan lebih memperkuat aturan yang telah diberlakukan selama ini.  Perlu diketahui, dalam penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ini juga tertulis, jam buka pusat perbelanjaan dibatasi hingga pukul 19.00 WIB.

Bacaan Lainnya

“Saat menyinggung soal hajatan-hajatan yang melebihi dari kapasitas, kami sangat menyetujuinya. Adapun soal pembatasan waktu operasional pusat perbelanjaan, kami sangat sepakat,” tegasnya.

Meski setuju dengan aturan tersebut, Ahyani mengaku masih akan menunggu detail dan rincian aturan PSBB yang akan diberlakukan di Jawa dan Bali.

Sementara itu, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto mengungkapkan, pembatasan sosial di provinsi, kabupaten, atau kota harus memenuhi parameter terkait penanganan Covid-19. Parameter tersebut antara lain, tingkat kematian di atas rata-rata tingkat kematian nasional sebesar 3 persen. Kemudian tingkat kesembuhan di bawah nasional sebesar 82 persen. Selanjutnya, kasus aktif di bawah kasus aktif nasional sebesar 14 persen, dan keterisian RS untuk tempat tidur isolasi dan ICU di atas 70 persen.

“Penerapan pembatasan secara terbatas dilakukan provinsi di Jawa dan Bali karena seluruh provinsi tersebut memenuhi salah satu dari empat parameter yang ditetapkan,” tutur Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) di Jakarta sudah di atas 70 persen. Kemudian Banten, BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional dan kesembuhan di bawah nasional.

BACA JUGA :  Gubernur Sumut Siap Bubarkan KLB Demokrat Bila Tak Berizin

Selanjutnya, Jawa Barat untuk BOR sudah di atas 70 persen. Jawa Tengah, BOR juga di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kasus kesembuhan di bawah nasional.

DI Yogyakarta, untuk BOR di atas 70 persen, kasus aktif di atas nasional, kesembuhan di bawah nasional. Lalu, Jawa Timur terkait BOR juga sudah di atas 70 persen dan tingkat kematian di atas nasional.

“Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Pak Presiden. Nanti Pemda, gubernur akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut,” ujar Airlangga.

Saat ini, pemerintah telah menetapkan sejumlah daerah yang dibatasi, antara lain seluruh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, meliputi Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi (Bodebek), Kabupaten dan Kota Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan (Tangerang Raya).

Kemudian wilayah Jawa Barat di luar Jabodetabek, yakni Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cimahi. Di Jawa Tengah antara lain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya.

Sedangkan wilayah Jogja yakni Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Kulon Progo. Untuk di Jawa Timur meliputi Malang Raya dan Surabaya raya. Terakhir di Bali adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung.

“Sekali lagi bahwa ini adalah amanat PP 21, di mana mekanismenya sudah jelas, sudah ada usulan-usulan daerah dan juga kepada menkes serta edaran menteri dalam negeri. Diharapkan 11 sampai 25 Januari ini mobilitas di Pulau Jawa dan kota-kota tersebut dan juga Bali akan dimonitor secara ketat,” kata Airlangga. (FWI/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *