Pemerintah Bubarkan FPI dan Larang Penggunaan Atributnya

Edward Omar Sharif Hiariej bacakan SKB
Edward Omar Sharif Hiariej bacakan SKB
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah resmi membubarkan dan menghentikan segala aktivitas Front Pembela Islam (FPI) sebagai organisasi masyarakat (ormas).

Keputusan pembubaran dan pelarangan segala aktivitasnya tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri plus tiga lembaga pemerintah, yakni; Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Jaksa Agung, Kapolri dan Kepala BNPT.

“Pelanggaran kegiatan FPI ini dituangkan di dalam keputusan bersama enam pejabat tertinggi di kementerian dan lembaga,” ujar Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD.

Dengan terbitnya SKB ini, maka secara resmi pemerintah membubarkan serta melarang segala aktivitas juga kegiatan FPI.

SKB tersebut dibacakan oleh Wakil Menkumham Edward Omar Sharif Hiariej dalam konferensi pers bersama di Kementerian Polhukam, Rabu (30/12/2020).

“Memutuskan menetapkan keputusan bersama Mendagri RI, Menkumham RI, Menkominfo RI, Jaksa Agung RI, Kapolri, Kepala BNPT, tentang pelarangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut serta menghentikan kegiatan FPI. Menyatakan FPI adalah organisasi yang tidak terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga secara de jure telah bubar sebagai ormas,” ujar Edward.

Sejak 2014, ucap Edward, FPI diberi tenggat waktu untuk memperbaiki sebagai ormas hingga Juni 2019. Namun hingga tenggat waktu itu, FPI tidak bisa melakukan perubahan terhadap AD/ART.

Selain itu, menurut Edward, pertimbangan pemerintah karena menganggap banyak anggota FPI yang terlibat dalam berbagai aksi terorisme dan tindak pidana.

Selain itu, sambung Edward, dengan dibubarkannya FPI ini, maka pemerintah melarang penggunaan simbol-simbol dan segala atribut FPI.

“Ketiga, melarang dilakukannya kegiatan penggunaan simbol dan atribut FPI dalam wilayah hukum NKRI,” katanya.

Pemerintah juga mengimbau masyarakat untuk tidak ikut dalam aktivitas yang menggunakan simbol-simbol FPI. Termasuk diminta untuk melaporkan ke aparat penegak hukum, jika ada kegiatan yang menggunakan simbol FPI.

BACA JUGA :  Sebanyak 17 Kepala Daerah Jatim Dilantik Hari Ini, Berikut Daftarnya

“Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana diuraikan dalam diktum di atas aparat penegak hukum akan menghentikan seluruh kegiatan FPI,” ucap Edward

Salah satu pertimbangan diambilnya keputusan ini, lanjut Edward, adalah untuk menjaga kemaslahatan ideologi Pancasila. “Bahwa untuk menjaga eksitensi ideologi dan konsensus dasar bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, keutuhan NKRI, dan Bhinekka Tunggal Ika,” ucapnya.

Edward mengungkapkan bahwa pelarangan organisasi Front Pembela Islam (FPI) setidaknya didasarkan oleh enam alasan yang tertuang dalam SKB. Alasan tersebut tercantum dalam bagian ‘Menimbang’ dalam SKB itu.

Pertama, keberadaan UU No. 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah dengan UU No. 16 Tahun 2017 tentang Ormas terkait dengan tujuan untuk menjaga eksitanesi idelogi dan konsensus bernegara Pancasila, UUD 1945, keutuhan negara, dan Bhinneka Tunggal.

Kedua, isi anggaran dasar FPI bertentangan dengan Pasal 2 UU Ormas.

Ketiga, FPI belum memperpanjang Surat Ketarangan Terdaftar FPI sebagai ormas yang berlaku sampai tanggal 20 Juni 2019, sesuai dengan Keputusan Mendagri tanggal 20 Juni 2014.

“Dan sampai sekarang FPI belum memenuhi syarat untuk memperpanjang SK itu. Maka, secara de jure mulai 21 Juni 2019 FPI dianggap bubar,” kata Edward.

Keempat, kegiatan ormas tidak boleh bertentangan dengan Pasal 5, Pasal 59 ayat (3), Pasal 59, dan Pasal 82 UU Ormas.

Kelima, ada 35 orang pengurus dan anggota FPI yang pernah terlibat terorisme dan 29 orang telah dipidana.

“Disamping itu 206 org terlibat pidana umum dan 100 telah dipidana,” tambah Edward.

Keenam, pengurus dan anggota FPI kerap melakukan razia atau sweeping di masyarakat padahal itu tugas aparat.

“Berdasar pertimbangan itu, perlu menetapkan Keputusan Bersama Mendagri, Menkumham, Menkominfo, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BNPT tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian FPI mengingat pasal 28 c ayat (2), pasal 28 d UUD 1945,” tandas Edward.

(Nad/IJS)

BACA JUGA :  Kementan Berharap P4S Jadi Wadah untuk Tingkatkan Kemampuan Petani Milenial

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *