Pemerintah Sebut FPI Organisasi Terlarang, Hamdan Zoelva: FPI Bukan Organisasi Terlarang Seperti PKI

Hamdan Zoelva
Hamdan Zoelva
Bagikan:

Jakarta – Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyebut Front Pembela Islam (FPI) bukan jenis organisasi terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hal itu, menurut Zoelva, merujuk pada aturan perundang-undangan dan sekaligus pernyataan pemerintah saat menyatakan membubarkan FPI. Melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) yang ditandatangani oleh tiga menteri dan pemimpin lembaga negara, pemerintah menyebut  FPI merupakan organisasi terlarang.

Dalam akun twitternya @hamdanzoelva, Zoelva menyampaikan, pemerintah menyatakan FPI bubar secara de jure karena tidak terdaftar di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Membaca dengan seksama keputusan pemerintah mengenai FPI, pada intinya menyatakan ormas FPI secara de jure bubar karena sudah tidak terdaftar. Melarang untuk melakukan kegiatan dengan menggunakan simbol atau atribut FPI, dan pemerintah akan menghentikan jika FPI melakukan kegiatan,” kata Zoelva dikutip dari Twitternya, Senin (4/1/2021).

Namun, sambung Zoelva, jika merujuk pada pembubaran tersebut, maka FPI bukanlah ormas terlarang. Dia mencontohkan ormas terlarang yang secara nyata diatur dalam undang-undang, yakni PKI.

Zoelva mempertegas bahwa PKI jelas terlarang sesuai Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 Pasal 107a KUHPidana yang menyebutkan bahwa menyebarluaskan dan mengembangkan ajaran Komunisme/ Marxisme-Leninisme, adalah merupakan tindak pidana yang dapat dipidana.

Sementara FPI, pembubarannya bukan karena organisasi terlarang, namun karena secara hukum tak mengurus berkas-berkas ke Kemenkumham.

Oleh sebab itu, kata Zoelva, tak ada ketentuan pidana yang bisa menjerat siapa saja warga yang mengedarkan konten FPI.

“Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah kegiatan yang menggunakan simbol atau atribut FPI oleh FPI,” tutur Zoelva.

Dia pun membeberkan perihal putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/82/PUU-XI/2013 yang menjelaskan soal tiga jenis ormas yang diakui negara yakni ormas yang memiliki badan hukum, Ormas Terdaftar, dan terakhir Ormas Tidak terdaftar.

BACA JUGA :  Divonis Ringan, Kuasa Hukum Anak Wakil Wali Kota Tangerang Bersyukur

“Ormas tidak terdaftar tidak mendapat pelayanan pemerintah dalam segala kegiatannya, sedangkan ormas terdaftar mendapat pelayanan negara,” katanya.

Meski demikian, Zoelva menegaskan bahwa UU pun sebenarnya tidak mewajibkan suatu ormas harus terdaftar atau harus berbadan hukum sebab hak berkumpul dan bersyarikat dilindungi konstitusi.

“Negara hanya dapat melarang kegiatan ormas jika kegiatannya mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar nilai-nilai agama dan moral,” kata dia.

Di sisi lain, negara atau pemerintah memang bisa membatalkan badan hukum suatu ormas atau mencabut pendaftaran suatu ormas sehingga tidak berhak mendapat pelayanan dari negara jika melanggar larangan-larangan yang ditentukan UU.

“Negara dapat melarang suatu organisasi jika organisasi itu terbukti merupakan organisasi teroris atau berafiliasi dengan organisasi teroris, atau ternyata organisasi itu adalah organisasi komunis atau organisasi kejahatan,” kata Zoelva.

Sebelumnya, melalui penerbitan SKB 3 menteri dan 3 lembaga negara yang kemudian dipertegas dengan terbitnya Maklumat Kapolri, pemerintah secara resmi mengumumkan FPI sebagai organisasi terlarang. Pemerintah pun kini melarang seluruh kegiatan, aktivitas dan penggunaan simbol serta atribut FPI di wilayah Republik Indonesia.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *