Pendidikan Antikorupsi Harus Berjalan Sejak Dini, Ini Pesan Ali Ridho Azhari

Seleksi Jubir KPK, Hasilnya Nihil
Seleksi Jubir KPK, Hasilnya Nihil
Bagikan:

JAKARTA – Pendidikan masyarakat merupakan salah satu pendekatan atau strategi pemberantasan korupsi yang telah dirumuskan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019—2023 selain pendekatan pencegahan dan juga penindakan.

Pada posisi inilah, Wakil Ketua II BKSP DPD RI TB. M. Ali Ridho Azhari berharap upaya melalui insersi maupun pembentukan mata kuliah, baik pendidikan formal maupun informal, termasuk juga dalam kaderisasi politik, terus dilakukan.

Campur tangan Pemerintah khususnya kementerian/lembaga, BUMN dan BUMD, pemerintah daerah, komunitas agama sangat dibutuhkan dalam upaya membentuk generasi bangsa yang antikorupsi.”Pendidikan Antikorupsi (PAK) hal mendasar membangun jiwa anak bangsa. Tanamkan sejak dini. Ini sebuah gerakan budaya dalam menumbuhkan nilai antikorupsi,” terang Ali Ridho dalam keterangannya, Rabu (6/1/2021).

KPK, lanjut Senator Asal Banten ini, harus masuk ke sektor pendidikan dengan penerapan PAK yang diharapkan bisa menjadi penguat budaya antikorupsi. “Jika PAK masuk pada tingkat pendidikan anak usia dini (PAUD), dasar, menengah, sampai pendidikan tinggi, saya yakin, pola pencegahan sudah tertanam dalam diri masing-masing individu,” paparnya.

Ke depan, di jenjang pendidikan tinggi, KPK melakukan beberapa pelatihan dan mendorong implementasi PAK. Implementasi ini bekerja sama dengan Kemendikbud, Kemenag, kementerian yang membawahi perguruan tinggi kementerian/lembaga (PTKL). Termasuk lembaga layanan pendidikan tinggi (LLDIKTI), dan Koordinatoriat Perguruan Tinggi Islam Swasta (Kopertais) di seluruh Indonesia.

Meski masih jauh dari harapan, Ali Ridho tetap memberikan apresiasi dengan adanya PAK di jenjang pendidikan dasar dan menengah. KPK berhasil membuat kerja sama dengan 266 pemda pada level provinsi/kabupaten/kota yang mewajibkan PAK di tiap jenjang yang meliputi 147.011 sekolah dasar dan menengah serta 82.418 madrasah.

“Progresnya luar biasa. Apalagi KPK juga telah melatih melalui PAK yang menghasilkan 1.133 guru terlatih mendidik antikorupsi dan 1.928 agen anak dan guru antikorupsi. Hal-hal positif seperti ini yang harus kita teruskan,” jelasnya.

BACA JUGA :  Politikus Senior Partai Demokrat Meninggal, AHY Ucapkan Bela Sungkawa

Yang menarik, sambung Ridho, ada sembilan partai politik (parpol) sepakat memasukkan PAK dalam pendidikan kader yang terdiri atas PDIP, Golkar, PKB, PPP, Demokrat, PKS, Gerindra, Nasdem, dan PAN melalui program PAK bagi politikus.

Terakhir, sebanyak 180 guru sekolah minggu dari 91 sinode gereja seluruh Indonesia terlibat dalam kegiatan untuk mendorong seluruh sekolah minggu yang ada pada gereja-gereja pada sinode anggota Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengimplementasikan PAK.

“Sebagai generasi penerus, kita harus berupaya mengedepankan pencegahan korupsi sejak dini. Bangsa ini harus bisa menumbuhkan jiwa patriot minimal untuk dirinya sendiri. Korupsi adalah penyakit yang jelas menggerogoti urat nadi bangsa,” tutup Ali Ridho. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *