Penetapan Suharso Monoarfa Jadi Ketum PPP Diwarnai Hujan Interupsi

Bagikan:

JAKARTA – Muktamar PPP IX yang dilaksanakan di Makassar, Sabtu (19/12/2020), memang telah menetapkan menetapkan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum periode 2020-2025 secara aklamasi. Namun, forum Muktamar ini sempat memanas, diwarnai banyak interupsi saat membahas syarat pencalonan ketua umum PPP periode 2020-2025.

Awalnya, Ketua Organizing Committee Muktamar IX PPP, Amir Uskara yang memimpin sidang membacakan syarat calon ketua umum (ketum), yang salah satu poinnya menyatakan harus pernah menjabat sebagai pengurus DPP atau ketua DPW sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh atau satu periode.

Wakil Ketua DPW PPP Jawa Tengah Abdul Azis kemudian menginterupsi. Anggota DRPD Jawa Tengah tersebut meminta agar frasa selama sekurang-kurangnya satu masa bakti penuh itu dihapuskan. DPW PPP Jawa Tengah berpendapat ketentuan tersebut membatasi peluang Ketua DPC PPP Jepara, Taj Yasin Maimoen, sebagai calon ketum.

“Agar kita hormati kita, beri kesempatan, beliau adalah sosok Gus Yasin yang sudah declare,” kata Azis dalam Muktamar IX PPP yang disiarkan Youtube Petiga TV, Sabtu malam, 19 Desember 2020.

Dengan ketetapan syarat calon ketua umum yang disebutkan Amir Uskara, peluang Taj Yasin Maimoen untuk ikut serta dalam bursa pencalonan ketum memang terganjal ketentuan tersebut. Sebab, Wakil Gubernur Jawa Tengah itu belum pernah menjabat ketua DPW atau pengurus DPP. Padahal, DPW Jawa Tengah mengusulkan anak dari ulama Nahdlatul Ulama Maimoen Zubair itu sebagai calon ketua umum.

Azis mengatakan, ketentuan persyaratan calon ketum itu akan mengubah kondisi dan suasana secara signifikan. Dia mengatakan hal tersebut akan membuat Muktamar IX PPP jauh dari harapan. “Dengan satu kata ‘penuh’ tadi suasana bisa berubah 180 derajat. Bisa berubah,” kata Azis.

BACA JUGA :  Jokowi Resmi Rombak Kabinet, Berikut Nama-nama Menterinya

Amir Uskara menanggapi dengan menyatakan bahwa ketentuan itu merupakan bunyi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan dalam Muktamar VIII PPP di Pondok Gede, Jakarta. Hal yang sama juga disampaikan oleh perwakilan zona Manado yang mendukung syarat pencalonan seperti dibacakan Amir Uskara.

“Yang dibacakan pimpinan tadi tertuang dalam AD/ART partai, sehingga pimpinan harus konsisten. Ketegasan pimpinan yang kami harapkan,” ujar perwakilan zona Manado.

Hujan interupsi pun tak terelakkan. Abdul Azis dan perwakilan dari zonasi Manado sempat berebutan bicara. Suara dari forum Muktamar yang digelar melalui aplikasi Zoom dan ditayangkan melalui kanal Youtube tersebut menjadi tak terdengar jelas.

Abdul Azis sempat meminta agar diberi ruang dialog selama satu jam untuk membahas persoalan ini. Intinya, Azis meminta agar dibuka ruang kompetisi calon ketua umum.

“Saya usul tetap dibuka ruang kompetisi agar demokrasi hidup, agar yang terpilih adalah ketum yang betul-betul kita harapkan, dengan legitimasi karena terjadi kompetisi,” ujar dia.

Namun, forum Muktamar IX PPP tetap pada persyaratan semula.

Akhirnya, hanya Suharso Monoarfa yang memenuhi syarat menjadi calon ketua umum. Lantaran hanya ada satu calon, forum Muktamar pun secara aklamasi memutuskan Pelaksana tugas ketum PPP tersebut menjadi ketua umum periode 2020-2025.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *