Polemik HAM, Azis Syamsuddin Pastikan DPR dan Pemerintah Dukung Penegakan Hukum Secara Adil

Azis Syamsuddin
FOTO: DOK
Bagikan:

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin memberikan dukungan terhadap sikap tegas Kepolisian dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam menggali informasi dan mencari titik temu terhadap persoalan pelanggaran HAM yang muncul.

Baik menyangkut Papua maupun peristiwa tewasnya enam simpatisan FPI. “Indonesia merupakan negara hukum. Oleh karena itu, hukum harus dipatuhi dan ditegakkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Penegasan ini juga berulangkali disampaikan Presiden Joko Widodo,” terang Azis Syamsuddin, Senin (14/12/2020).

Ditambahkan Azis, DPR bersama Pemerintah secara gamblang dan terbuka memberikan support kepada Kepolisian maupun Komnas HAM, dalam menanggapi peristiwa yang terjadi dalam beberapa minggu terakhir ini.

BACA JUGA :  Tolak Vaksinasi Covid-19 Warga Terancam Tak Dapat Bansos

“Tidak ada yang dikecualikan. Baik tewasnya warga Sigi dan enam orang anggota Front Pembela Islam (FPI). Sudah menjadi kewajiban bagi para penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut secara adil,” jelas Azis dalam keterangan resminya.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menegaskan melindungi kepentingan masyarakat, melindungi kepentingan bangsa dan negara. Sudah merupakan kewajiban aparat penegak hukum.

“Kerja aparat hukum diatur dalam ketentuan dan UU, begitu pula dengan lembaga lainnya seperti Komnas HAM. Mekanisme hukum telah mengatur sejumlah prosedur hingga proses peradilan dengan keputusannya yang harus dihargai,” jelas Azis Syamsudin.

BACA JUGA :  ESDM Kaji Beri Keringanan Royalti Batu Bara saat Pandemi

Berdasarkan hal itu, DPR juga mengingatkan masyarakat tidak untuk bertindak semena-mena dan melakukan perbuatan melanggar hukum yang merugikan masyarakat.

“Apalagi bila perbuatannya itu sampai membahayakan bangsa dan negara. Aparat hukum juga tidak boleh gentar dan mundur sedikitpun dalam melakukan penegakan,” tegas Azis.

DPR juga berulangkali mengingatkan kepada aparat penegak hukum, untuk taat mengikuti aturan hukum, melindungi hak asasi manusia, dan menggunakan kewenangannya secara wajar dan terukur.

BACA JUGA :  Pamer Mobil Mewah, Wanita Ini Pakai Plat Palsu TNI

Dari polemik yang ada, akan muncul perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Baik tentang proses penegakan hukum, sampai mekanismenya. Ini sebuah kewajaran. Negara akan memfasilitasi dengan meminta lembaga independen, seperti yang dilakukan Komnas HAM saat ini,

“Kita harus menjaga tegaknya keadilan dan kepastian hukum di negara kita. Ini menjaga fondasi bagi kemajuan Indonesia,” tandasnya.

Azis juga berpesan kepada Komnas HAM untuk bisa menjelaskan hasil klarifikasi dari semua pihak. Agar tidak ada kesimpang-siurang informasi. Termasuk celah, bagi oknum tertentu menyebarkan kabar bohong.

BACA JUGA :  Azis Syamsuddin Minta KPU Matangkan Skenario Darutat di Hari H Pemilihan

Ini harus dikedepankan, karena Komnas HAM memiliki fungsi dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya. DPR akan terus mencermati perkembangan yang ada dan mendukung proses hukum jika ditemukan pelanggaran sekecil apa pun.

“Komnas HAM yang lahir di awal Indonesia menapaki perubahan, harapannya menjadi pilar penting dalam menjaga nilai-nilai kemerdekaan, kesetaraan dan pendekatan antikekerasan. Kita jaga kapal besar Indonesia ini dengan komitmen persatuan,” papar Azis Syamsuddin. (scio/ful)

BACA JUGA :  Jokowi Minta Masyarakat Kritik Pemerintah, Netizen Takut UU ITE

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *