Polemik Lahan Mega Mendung PTPN Vs FPI, Buya Yahya: Diambil Kembali Dipergunakan Untuk Apa?, Mahfud MD: Untuk Pesantren Ya Teruskan Saja

Bagikan:

Jakarta – PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII telah mengirimkan surat somasi kepada Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah. Melalui surat tersebut, PTPN VIII meminta kembali lahan yang telah menjadi pesantren di daerah Mega Mendung, Puncak Bogor itu, karena disebut berada di areal sah milik PTPN VIII.

Somasi PTPN ini memantik reaksi banyak pihak. Dari anggota DPR hingga tokoh agama ramai menanggapi rencana penarikan kembali lahan yang telah menjadi pesantren yang dimiliki imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib RIzieq Syihab (RHS) tersebut .

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan, Anwar Abbas, ikut angkat bicara mengenai polemik lahan ini dengan mengutip pernyataan Wakil Presiden RI pertama Moh Hatta bahwa “milik tanah dalam Republik Indonesia berarti menerima suatu kewajiban terhadap produksi dengan pedoman: menghasilkan sebanyak-banyaknya untuk memperbesar kemakmuran rakyat.”

Dalam kasus ini, ulama yang biasa dipanggil Buya Anwar ini mengatakan, jika benar itu lahan PTPN VIII berarti pihak PTPN lah yang justru tidak mampu memproduktifkan lahan tersebut dan telah melepaskan lahan itu kepada masyarakat, yang kemudian oleh masyarakat sudah dipergunakan untuk kepentingan pertanian.

Buya Anwar menambahkan, rakyat kemudian membuat lahan tersebut menjadi produktif kembali selama puluhan tahun dengan menggarapnya, akibat dianggurkan oleh PTPN VIII.

“Pada masa sekarang, oleh Habib Rizieq tanah tersebut dibeli dari petani untuk mendirikan lembaga pendidikan berupa pesantren. Tujuan dari pendirian pesantren tersebut oleh Habib Rizieq tentunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara konstitusional secara jelas sekali tugas mencerdaskan kehidupan bangsa itu adalah terletak di pundak negara dan pemerintah. Oleh karena itu kehadiran Habib Rizieq dan atau yayasan yang dipimpinnya di atas tanah tersebut telah melaksanakan dua hal yang diamanati oleh negara,” jelas Buya Anwar dalam keterangannya, Senin (28/12/2020).

BACA JUGA :  Sulbar Miliki Sejarah Tsunami 1969, BKMG Ingatkan Hal Ini

Kehadiran HRS (membangun pesantren) dan yayasan yang dipimpinnya di atas tanah tersebut, lanjut Buya Yahya telah melaksanakan dua hal yang diamanati oleh negara. Pertama, telah memproduktifkan lahan tersebut. Artinya, sambungnya, HRS sudah ikut membantu menegakkan ketentuan negara/pemerintah.

Kedua, lanjut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu, HRS telah membantu tugas negara/pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Yang menjadi masalah sekarang PTPN yang ditugasi oleh pemerintah untuk mengurus tanah tersebut akan mengambil kembali tanah tersebut. Saya rasa boleh-boleh dan sah-sah saja PTPN melakukan hal demikian. Cuma yang menjadi masalah HRS sudah menghabiskan dana yang besar untuk itu yang dia himpun dari masyarakat dan dari diri dan keluarganya sendiri. Untuk itu tentu etisnya PTPN memberikan ganti rugi kepada yayasan HRS tersebut dengan ganti rugi yang pantas,” jelas Buya Yahya.

Buya Anwar juga mempertanyakan, setelah tanah itu diambil kembali oleh PTPN, lantas lahan tersebut akan dipergunakan untuk apa?

Justru menurutnya, dengan telah dibangunnya sekolah dan lembaga pendidikan di atasnya, berarti HRS sudah melaksanakan tugas membantu negara dan pemerintah.

“Oleh karena itu jika PTPN tidak dan atau belum akan memanfaatkannya dalam waktu dekat untuk sesuatu yang memang ‘sangat-sangat penting’ dan sangat urgen bagi bangsa ini, maka menurut saya untuk apa gunanya PTPN mengambilnya kembali. Bukankah sebenarnya Habib Rizieq sudah sangat  membantu tugas negara/ pemerintah?” ujarnya.

Untuk itu, menurut dia, seharusnya negara atau pemerintah mendorong jika ada kelompok tertentu ingin membangun bangsanya. Tidak dengan mengambil lahan yang puluhan tahun tidak produktif berada di tangan negara.

“Jadi bila kasus ini dikaitkan dengan konstitusi dan pernyataan Bung Hatta tersebut maka tindakan pemerintah yang benar dan yang paling tepat menurut saya bukan mengambil kembali lahan tersebut. Melainkan, membantu lembaga pendidikan atau pesantren yang ada di atas tanah tersebut agar bisa berjalan dengan lebih baik lagi,” jelasnya.

BACA JUGA :  Sriwijaya Air Jatuh Saat Kondisi Perusahaan Sedang Sakit

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, jika tanah tersebut digunakan untuk pondok pesantren, maka sebaiknya dilanjutkan saja penggunaannya.

“Nah kita lihat nanti. Kalau saya berpikir begini. Itu kan untuk keperluan pesantren ya teruskan saja untuk keperluan pesantren. Tapi, nanti yang ngurus misalnya majelis ulama, NU, Muhammadiyah gabunglah termasuk kalau mau FPI bergabung di situ,” ujar Mahfud dalam diskusi bertajuk Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya, secara virtual, Minggu (27/12/2020).

Meski begitu, ia mengaku tidak mengetahui solusi yang terbaik dari sengketa lahan tersebut karena hal tersebut di luar kewenangannya. Mahfud menyebut masalah lahan itu urusan hukum pertanahan, hukum administrasi, bukan urusan politik hukum dalam arti kasus dan keamanan.

“Sehingga silakan saja apa kata hukum tentang itu semua itu betul UU hukum agraria jika tanah sudah ditelantarkan 20 tahun dan digarap oleh petani atau oleh seseorang tanpa dipersoalkan selama 20 tahun itu bisa dimintakan sertifikat,” tambahnya.

(Nad/IJS)

Bagikan:
Editor: Nadeem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *