Polri Bantah Maklumat Kapolri Kekang Pers, Argo Yuwono: Poin 2d Tidak Menyinggung Media

Kadiv Humas Mabes Polri Argo Yuwono
Kadiv Humas Mabes Polri Argo Yuwono
Bagikan:

Jakarta – Setelah mendapat kritikan tajam dari insan pers dari berbagai organisasi pers yang menamakan diri Komunitas Pers, terkait penerbitan Maklumat Kapolri yang berisi pelarangan mengakses dan menyebarluaskan konten Front Pembela Islam (FPI), khususnya pada poin 2d, Polri pun merespon kritik ini dengan menyebut maklumat Kapolri tersebut tidak menyinggung media massa.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat (Kadiv Humas) Mabes Polri Irjen Argo Yuwono membantah tuduhan bahwa dengan terbitnya maklumat Kapolri tersebut mengekang kebebasan pers.

Argo mengatakan, Polri selama ini menjadi lembaga negara yang terus mendukung kerja pers sesuai peraturan perundang-undangan. Bahkan, Argo mengingatkan bahwa Polri dengan Dewan Pers telah menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada 9 Februari 2020 silam.

“Polri selama ini menjadi institusi yang aktif mendukung kebebasan pers. MoU dengan Dewan Pers menjadi komitmen Kepolisian Republik Indonesia untuk tetap mendukung kerja teman-teman pers supaya bekerja sesuai undang-undang,” ujar Argo, Minggu  (3/1/2021).

Argo menyebut bahwa maklumat poin 2d tersebut tidak menyinggung media massa. Maka itu, sepanjang informasi yang dibuat sesuai dengan kode etik jurnalistik tak perlu mengkhawatirkan maklumat tersebut karena dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Dalam maklumat tersebut di poin 2d, tidak menyinggung media, sepanjang memenuhi kode etik jurnalistik, media dan penerbitan pers tak perlu risau karena dilindungi UU Pers, kebebasan berpendapat tetap mendapat jaminan konstitusional,” tuturnya.

Dalam poin 2d tersebut, imbuh Argo, yang dipersoalkan jika digunakan konten yang diproduksi dan disebarluaskan bertentangan dengan konstitusi UUD 1945 dan ideologi negara pancasila. Selain itu, konten yang mengancam NKRI maupun Bhineka Tunggal Ika.

“Seperti mengadu domba, provokatif, perpecahan dan SARA maka negara harus hadir untuk melakukan penindakan dan pencegahan. Selama konten yang diproduksi dan penyebarannya tidak bertentangan dengan sendi-sendi berbangsa dan bernegara, dapat dibenarkan,” ujarnya.

BACA JUGA :  SP3 HRS Resmi Dicabut, Wasekum FPI: Ini Pengalihan Isu

Seperti diketahui sebelumnya, Komunitas Pers yang terdiri dari 6 organisasi pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Persatuan Wartawan Indonesian (PWI) Pusat, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Pewarta Foto Indonesia (PFI), Forum Pemimpin Redaksi (Forum Pemred), dan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) mengeluarkan pernyataan sikapnya terkait maklumat Kapolri, Idham Azis tentang tentang Kepatuhan Terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut Serta Penghentian Kegiatan FPI, yang diterbitkan pada 1 Januari 2021.

Komunitas pers menilai, isi maklumat tersebut tak sejalan dengan semangat demokrasi dan menghormati kebebasan mendapatkan informasi.

“Ada empat hal yang disampaikan dalam maklumat itu, yang salah satunya tak sejalan dengan semangat demokrasi yang menghormati kebebasan memperoleh informasi dan juga bisa mengancam jurnalis dan media yang tugas utamanya adalah mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik. Salah satu isi maklumatnya, tepatnya di Pasal 2d, yang isinya menyatakan: “Masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.”” Begitu yang disampaikan Komunitas Pers dalam pernyataan tertulisnya.

Maklumat Kapolri tersebut juga dinilai mengancam tugas jurnalis dan media dalam mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik, dalam hal ini terkait FPI. Atas hal ini, komunitas pers pun meminta agar ketentuan dalam poin 2d yang ada dalam maklumat tersebut dicabut.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *