PPKM, Istilah Baru dari Kebijakan Baru Pemerintah Pusat Menangani Covid-19

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.
PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.
Bagikan:

Jakarta – Lagi, istilah baru muncul lagi dalam masalah pandemi Covid-19 dan penanganannya. Pemerintah kembali memperkenalkan istilah baru dalam penanganan Covid-19, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Istilah PPKM ini muncul terkait aturan penerapkan pembatasan ketat di wilayah Jawa-Bali yang resmi diberlakukan oleh pemerintah sejak 11 hingga 25 Januari nanti.

Bacaan Lainnya

PPKM tertuang dalam Instruksi Menteri Nomor 1 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada seluruh kepala daerah di Jawa dan Bali.

Kebijakan PPKM ini dipilih pemerintah untuk digunakan, dibandingkan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang juga istilah yang muncul dari pemerintah yang tidak menginginkan menggunakan istilah lockdown. Kebijakan ini dikeluarkan oleh pemerintah sebagai upaya memutus rantai penyebaran Covid-19.

Istilah PSBB sendiri digunakan pemerintah sejak 10 April 2020. PSBB diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang merujuk ke UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mengatakan, PPKM diterapkan karena pemerintah melihat disiplin masyarakat dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan pengalaman ketika pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan upaya pembatasan kegiatan masyarakat pada pertengahan September 2020, menurutnya, kasus aktif Covid-19 bisa ditekan sebanyak 54 ribu selama kurang lebih 1,5 bulan.

“Artinya, ini pengalaman kita ulangi lewat pembatasan dan kita harapkan persentasenya lebih besar dari pada periode September awal. Jadi, kalau saat itu penurunan 20 persen dan kita berharap periode ini persentase kita turunkan itu jauh lebih besar,” kata Doni dalam jumpa pers tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Jawa dan Bali, Kamis (7/1/2021).

BACA JUGA :  Sandi Ajak Lari Pagi Komisi X di Senayan, Putra Nababan Malah Ngegas

Demi sukses pemberlakuan PPKM ini, Doni menyebut, pemerintah perlu menyampaikan kebijakan ini hingga tingkat kelurahan dan desa.

Doni mengaku, pihaknya bersama Kemendagri sudah berkooordinasi serta mengundang jajaran kepala daerah untuk mengaktifkan kembali posko penegakan protokol kesehatan.

“Bagi mereka yang abai tentu perlu diberikan sanksi dan kita harapkan ketegasan-ketegasan dari para pihak yang memang memiliki kewenangan untuk mengatur itu semua,” ucap dia.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *