Program PUPR Diharapkan Maksimal, Bustami Zainudin: Langkan PKT Memiliki Dua Fungsi di Tengah Pandemi

Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komite II DPD RI Bustami Zainudin berharap realisasi penyerapan program Padat Karya Tunai (PKT) sebanyal 777.206 tenaga kerja pada tahun 2021 benar-benar maksimal dan mampu menyentuh sendi ekonomi masyarakat di daerah.

Senator asal Lampung tersebut menegaskan, Program PKT Kementerian PUPR yang dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur yang melibatkan masyaraka sebagai pelaku pembangunan merupakan instrumen kuat dalam menerapkan dua sisi.

“PKT ini program spesial. Saya menyebut spesial karena ada dua fungsi yang kuat. Pertama infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi tetap terjaga. Sementara sendi ekonomi terutama mata pencarian pekerja juga terserap,” terang Bustami, dalam keterangannya, Selasa (12/1/2021).

Langkah ini pula menurut Bustami sebagai tindaklanjut dari kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pasca Pandemi COVID-19. “Ini harus jalan. Dan DPD terus memantau pelaksanaan ini secara menyeluruh,” imbuh mantan Bupati Way Kanan dua periode itu.

Dorongan signifikan lainnya, lanjut Bustami, adalah upaya mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok.

“Maka saya sampaikan sejak awal, pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” pintanya.

Bustami memberikan apresiasi atas sikap Kementerian PUPR pada TA 2021 yang terus melanjutkan program infrastruktur kerakyatan yang dilakukan melalui skema Padat Karya Tunai.

“Dari data yang kami terima, alokasi anggaran program tersebut untuk tahun 2021 disiapkan guna menyerap tenaga kerja sebanyak 777.206 dengan anggaran sebesar Rp12,06 triliun. Besaran nilai ini harapannya terserap maksimal,” pinta Bustami.

Dari data yang diterima Bustami, untuk program infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang dilaksanakan dengan skema PKT dialokasikan anggaran sebesar Rp3,23 triliun yang dilaksanakan oleh seluruh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS/BWS), Ditjen SDA Kementerian PUPR yang tersebar di 34 Provinsi.

BACA JUGA :  Pamer Disuntik Vaksin di Rumah, Karyawan Bukalapak Ini Dihujat Warganet

Alokasi anggaran tersebut disalurkan melalui 7 kegiatan yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) di 10.000 lokasi senilai Rp2,25 triliun dan pembuatan Akulfer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) senilai Rp70,8 miliar tersebar di 265 lokasi.

Bustami juga menyoroti pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan (OP) Air Tanah dan Air Baku di 1.703 lokasi sebesar Rp68,49 miliar, OP Irigasi dan Rawa di 735 lokasi sebesar Rp213 miliar.

Tugas Pembantuan OP Irigasi dan Rawa sepanjang 2.041 km sebesar Rp 328 miliar, OP Sungai dan Pantai di 1.360 lokasi dengan anggaran sebesar Rp244 miliar, dan OP Bendungan, Danau, Situ, Embung sebesar Rp60,52 miliar di 503 lokasi.

Sementara di Bidang Jalan dan Jembatan, Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga menganggarkan dana sebesar Rp3,01 triliun untuk pekerjaan preservasi jalan senilai Rp1,05 triliun, preservasi jembatan sebesar Rp460 miliar, dan revitalisasi drainase jalan sebesar Rp1,5 triliun.

Bahwa dengan besaraan anggaran ini, lajut Bustami, DPD meminta pelaksanaan program peningkatan infrastruktur konektivitas dilakukan secara merata khususnya di di 34 provinsi.

Bustami menyebut, sederet program tersebut merupakan back bond (tulang pungung, red) dari kegiatan infrastruktur nasional yang kita harapkan fungsi, manfaatnya benar-benar terarah. Khususnya program padat karya yang disalurkan oleh Ditjen Perumahan jangan sampai meleset.

“Kita minta pada TA 2021 alokasi Rp2,46 triliun yang dilaksanakan melalui peningkatan kualitas rumah swadaya mampu membuahkan hasil maksimal,” pungkas Bustami Zainudin. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *