Protes Pemberlakuan PPKM Untuk Surabaya, Wishnu: Kita Jadi Ketiban Sampur

Plt. Wali Kota Surabaya, Wishnu Sakti Buana
Plt. Wali Kota Surabaya, Wishnu Sakti Buana
Bagikan:

Surabaya – Wilayahnya disebut oleh pemerintah pusat sebagai daerah yang diberlakukan pembatasan ketat pada pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Pulau Jawa dan Bali di Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari nanti, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Surabaya Wishnu Sakti Buana melayangkan protes ke pemerintah pusat.

Wishnu menolak PPKM diterapkan di Surabaya. Ia keberatan lantaran dalam beberapa hari terakhir Surabaya mengalami penurunan angka kasus corona (Covid-19). Menurutnya, Kota Pahlawan juga bukan merupakan zona merah atau risiko tinggi.

Bacaan Lainnya

“Sementara di wilayah Jawa Timur ada empat kabupaten kota yang zona merah tidak diterapkan PSBB. Itu tadi yang juga saya proteskan,” kata Whisnu, melalui keterangan tertulisnya, Kamis (7/1/2021).

Jika PPKM diterapkan, menurut Whisnu, maka seluruh kabupaten/kota di Jatim juga harus memberlakukan hal yang sama. Jadi, bukan hanya wilayah Surabaya Raya atau Malang Raya saja, seperti yang direncanakan pemerintah.

“Apalagi melihat penanganan kita baik. Kan, kita jadi ketiban sampur (tugas tak terduga). Kita tidak hanya melihat sisi penanganan Covid-19 saja, tetapi ada dampak yang lebih luas lagi,” tutur Wishnu.

Pemkot Surabaya, kata dia, lebih memaksimalkan peran masyarakat warga Surabaya dalam program “Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo” bersama-sama dengan jajaran Polri dan TNI.

“Kita juga masih ada waktu untuk mengusulkan hal ini ke pusat. Intinya kita akan berusaha yang terbaik untuk Kota Pahlawan,” kata dia.

Whisnu kembali menegaskan bahwa wilayahnya tak perlu menerapkan PPKM Jawa dan Bali pada 11 hingga 25 Januari mendatang. Pasalnya, kata Wishnu, tingkat penularan virus corona di Surabaya sudah menurun.

BACA JUGA :  RPP Ciptaker Bolehkan Alih Fungsi Lahan Pertanian untuk Proyek Strategis Nasional

“Saya tidak tahu kenapa kebijakan di pusat seperti itu. Padahal Surabaya ini sudah menuju ke zona kuning dari zona oranye, jadi kasusnya mulai landai,” kata Whisnu, Rabu (6/1).

Dia mengatakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bisa berdampak negatif terhadap roda perekonomian setempat. Salah satu poin aturan PPKM Jawa-Bali yang membuatnya keberatan adalah pembatasan kapasitas tempat makan menjadi hanya 25 persen.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

2 Komentar