PSBB Ketat Resmi Diberlakukan Pemerintah Pusat, Apa Saja Poin-poinnya?

Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto
Menko Perekonomian, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah secara resmi kembali membatasi kegiatan masyarakat dengan pemberlakuan aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai upaya untuk menekan penularan Covid-19 di seluruh Pulau Jawa dan Bali, berlaku sejak 11 Januari sampai 25 Januari 2021.

Pemberlakuan kebijakan tersebut disampaikan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto, usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi Covid-19 dan Rencana Pelaksanaan Vaksinasi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (6/1/2021).

Bacaan Lainnya

“Sesudah rapat sidang kabinet paripurna, presiden beri arahan hal-hal berikut, pertama melihat perkembangan pandemi di dunia, beberapa negara telah melakukan pengetatan masyarakat dengan adanya varian baru virus covid19 yang cepat menular,” katanya usai rapat kabinet, Rabu (6/1).

Airlangga mengatakan, banyak pertimbangan pemerintah pusat untuk menerapkan kebijakan ini. Soal kasus yang terus tinggi, dengan beberapa kondisi penambahan kasus per minggu pada Desember 2020 mencapai 48.334 kasus dan di Januari sudah 51.986 kasus. Meski tingkat kesembuhan sudah di atas global 82 persen dan tingkat konfirmasi fatality rate 3 persen.

Tercatat ada 54 kabupaten/kota zona risiko tinggi, ada 380 kabupaten kota berisiko sedang dan 57 kabupaten kota risiko rendah, dan ada 11 kabupaten kota yang tidak ada kasusnya.

Rasio keterisian dari tempat tidur isolasi dan ICU di rumah sakit serta kasus-kasus porsitivity rate, juga ikut mempengaruhi pertimbangan pemerintah mengambil kebijakan ini.

“Pemerintah membuat kriteria terkait dengan pembatasan kegiatan masyarakat dan sesuai dengan UU yang telah dilengkapi PP 21 Tahun 2020, di mana mekanisme pembatasan tersebut,” kata Airlangga.

BACA JUGA :  Korupsi, Mantan Kades Sitiaji Rugikan Negara Setengah Miliar Rupiah Lebih

Ia bilang kriteria ditetapkan PSBB ketat di kabupaten kota memenuhi salah satu parameter yaitu tingkat kematian di atas rata-rata nasional, yakni 3 persen, tingkat kesembuhan di bawah nasional, yakni 82 persen. Kasus aktif di bawah nasional sekitar 14 persen dan keterisian rumah sakit untuk ICU dan isolasi di atas 70 perse.

Adapun poin-poin penerapan pembatasan yang diperketat, meliputi:

Pertama, membatasi Work From Office (WFO). WFO hanya menjadi 25 persen dan Work From Home (WFH) menjadi 75 persen.

Kedua, kegiatan belajar mengajar masih akan daring.

Ketiga, sektor esensial khusus kebutuhan pokok masih akan beroperasi 100 persen namun dengan protokol kesehatan.

Keempat, dilakukan pembatasan jam buka pusat perbelanjaan alias mal sampai jam 19.00 WIB. Untuk restoran 25 persen dan pemesanan makanan harus take away dan delivery bisa tetap buka.

Kelima, Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Keenam, Mengizinkan tempat ibadah untuk melakukan pembatasan kapasitas sebesar 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat.

Ketujuh, Fasilitas umum dan kegiatan sosial budaya dihentikan sementara.

Kedelapan, Kapasitas dan jam operasional moda transportasi diatur.

“Pemerintah mengingatkan masyarakat lebih disiplin dan patuh protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, menghindari kerumunan agar penularan virus covid-19 semakin terkendali,” ucap Airlangga.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *