Rawan Bencana, Rachmat Gobel Dukung Pemerintah Bangun Infrastruktur Tahan Bencana

Rachmat Gobel, foto : IJS Media Network
Bagikan:

Jakarta – Berada pada wilayah rawan bencana, Indonesia harus memikirkan pembangunan infrastruktur yang tahan bencana. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel, menanggapi banyaknya kerusakan infrastruktur akibat bencana, Jumat (15/1/2021).

Data Badan Nasional Penanggulan Bencana (BNPB) mengungkapkan, sepanjang tahun 2020 sejumlah 42.762 unit rumah rusak akibat bencana. Sementara itu, jumlah kerusakan akibat bencana sepanjang 2020 pada infrastruktur fasilitas publik sebanyak 1.542 unit. Kerusakan mencakup fasilitas peribadatan 727 unit, fasilitas pendidikan 672, jembatan 442, fasilitas kesehatan 143 dan fasilitas perkantoran 134.

Bacaan Lainnya

BNPB juga mengungkapkan, jumlah bencana alam yang sepanjang 2020 mencapai 2.945 kejadian.
Bencana alam yang paling banyak tercatat oleh BNPB yaitu banjir sebanyak 1.075 kejadian, kemudian disusul bencana puting beliung 880, tanah longsor 576, kebakaran hutan dan lahan 326, gelombang pasang dan abrasi 36, kekeringan 29, gempa bumi 16 dan erupsi gunung api 7.

Selain mendorong pemerintah untuk segera memperbaiki berbagai kerusakan infrstruktur tersebut, Rachmat Gobel juga mengingatkan pemerintah untuk membangun infrastruktur yang tahan bencana. “Pembangunan infrastruktur tahan bencana penting agar jika bencana terjadi, kerusakan tidak terlalu parah, juga tidak menimbulkan banyak korban jiwa,” kata Rachmat.

Selain itu, dengan pembangunan infrastruktur yang kuat dan tahan bencana, pemerintah juga bisa menghemat anggaran untuk perbaikan. “Anggaran yang bisa dihemat juga bisa dialokasikan untuk melakukan perawatan agar masa pakai infrastruktur, khususnya jalan dan jembatan juga semakin lama,” tegasnya.

BACA JUGA :  Andika Perkasa Tegaskan Serda Aprilia Tetap Prajurit TNI, Meski Berubah Jenis Kelamin

Kerugian akibat rusaknya infrastruktur akibat bencana memang sangat besar. Data Kementerian PUPR menyebutkan sejak tahun 2000-2016, kerugian akibat kerusakan infrastruktur akibat bencana mencapai Rp22,8 triliun setiap tahunnya.

Karena itu, politisi Partai Nasional Demokrat itu mengatakan, Indonesia harus meniru Jepang yang sejak tahun 1981 mewajibkan bangunan tahan gempa. “Dengan teknologi yang maju, Jepang bisa menerapkan standar bangunan tahan gempa di atas magnitudo 6,” jelasnya.

Indonesia sendiri sebenarnya sudah mewacanakan pembangunan infrastruktur tahan bencana, khususnya gempa bumi, sejak tahun 2018 lalu. Namun rencana tersebut hingga kini urung direalisasikan.

Akibatnya, kerusakan infrastruktur secara masif kerap terjadi saat bencana datang. Terakhir gempa di Majene, Sulawesi Barat mengakibatkan sejumlah 1.287 rumah, masjid, puskesmas dan bangunan lainnya hancur. Bahkan kantor Gubernur Sulbar mengalami kerusakan.

“Sudah saatnya Indonesia meniru Jepang yang menerbitkan undang-undang yang mewajibkan bangunan tahan bencana. Memperbaiki infrastruktur yang rusak memang harus segera dilakukan, tetapi perbaikan itu harus memperhatikan aspek kebencanaan agar kerusakan serupa tidak selalu terulang setiap kali bencana terjadi,” tegas Rachmat Gobel.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *