Rekrutmen dan Pengangkatan Guru Tak Bisa Ditunda, Riri Damayanti: Ini Kebutuhan Nasional

Riri Damayanti - Anggota DPD RI Komite II (Foto pedomanbengkulu.com)
Riri Damayanti - Anggota DPD RI Komite II (Foto pedomanbengkulu.com)
Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komite II DPD RI Riri Damayanti meminta Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara bisa menjelaskan skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bagi sejumlah jabatan aparatur sipil negara (ASN), termasuk guru pada tahun 2021.

“Saat reses di Bengkulu juga terjadi penolakan ini. Ada baiknya Pemerintah segera menjelaskan keputusan yang diambil. Sebab dari informasi yang saya dapat rekrutmen satu juta guru PPPK tahun 2021 tetap akan dilakukan untuk memenuhi kekurangan guru yang terjadi di banyak daerah,” jelas Riri Damayanti, Rabu (6/1/2021).

Alumni Psikologi Universitas Indonesia itu menambahkan, BKN juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk terus menjaring masukan dari berbagai pihak.

“Ini sebagai dasar dalam mengambil kebijakan, agar para guru dapat memperjelas statusnya dan meningkatkan kesejahteraan,” timpal Senator asal Bengkulu tersebut.

Dengan kebutuhan mendesak terhadap tenaga guru, secara otomatis pemerintah tidak mungkin untuk menutup formasi guru Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara terbatas untuk menjamin keberlangsungan pendidikan. “Sekali lagi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan menjadi fokus BKN pada tahun 2021, harus bisa memberikan penjelasan. Agar tidak muncul informasi yang salah,” terangnya.

Dijelaskan Riri, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN menyebutkan Pegawai ASN (State Civil Apparatus) terdiri dari Pegawai Negeri Sipil/PNS (Civil Servants) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/PPPK (Government Workers).

Riri juga menyinggung kebutuhan mendesak pengangkatan PPPK dalam jabatan guru harus dilakukan. Ini disebabkan timbulnya keluhan kekurangan guru serta ketidakmerataan distribusi guru di daerah. Untuk itu, pengisian jabatan guru dengan menggunakan skema PPPK dinilai tepat, tanpa mengurangi haknya sebagai ASN.

BACA JUGA :  Pasien Covid-19 Meninggal di Taksi Online, Pemkot Depok Akan Tambah Fasilitas ICU

“Sasaran utama reformasi birokrasi yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Ini yang menjadi rujukan dari rekrutmen CPNS itu,” paparnya.

Pengadaan tenaga guru melalui skema PPPK telah dikaji sejak awal tahun 2020. Terkait dengan perencanaan dan pengadaan, telah dilakukan koordinasi antara Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, Kementerian Dalam Negeri, Badan Kepegawaian Negara, serta pemerintah daerah.

“Kebijakan itu dinilai akan mempermudah manajemen guru dan dapat secara signifikan meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Terkait hak dan perlindungan, PPPK tetap memiliki hak yang sama dengan PNS, seperti hak cuti dan hak untuk pengembangan kompetensi,” pungkas Riri Damayanti. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *