Selama 2020, Polri Berhentikan 71 Personel Tidak Dengan Hormat

Bagikan:

Jakarta – Di sepanjang tahun 2020 ini sebanyak 71 personel kepolisian telah mendapat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Ke-71 personel tersebut berasal dari Polda Sumatera Utara (Sumut) sebanyak 53 personel dan Polda Jawa Tengah (Jateng) sebanyak 18 personel.

“Anggota kami yang melakukan kejahatan di PTDH sebanyak 53 personel selama Tahun 2020. Di antara mereka yang paling banyak terlibat dalam penyalahgunaan narkotika,” ungkap Kapolda Sumut, Irjen Pol Martuani Sormin dalam keterangan tertulis, Rabu (30/12/2020).

Martuani secara tegas mengatakan tidak akan memberikan toleransi kepada jajarannya yang terlibat penyalahgunaan narkoba maupun pelanggaran kode etik seperti meninggalkan tugas. Ia pun memastikan tidak memandang bulu terkait jabatan dan pangkat para anggotanya yang melanggar. Sebab, menurutnya, polisi semestinya mampu memberikan contoh yang baik.

BACA JUGA :  Sempat Kejar-kejaran, Pelarian Pelaku Pembunuhan Mahasiswa Telkom Berakhir di Karawang

“Mau menangis-nangis ke saya tidak pernah saya ampuni, tidak pernah saya maafkan. Cukup satu kata, langsung PTDH, titik,” tegasnya.

Sementara itu, Polda Jateng memberikan sanksi PTDH kepada 18 personel yang telah melanggar kode etik. Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi menyatakan, dari jumlah tersebut 11 di antaranya diberhentikan karena terlibat tindak pidana.

“Jumlah personel yang dipecat meningkat jika dari tahun 2019 ada 7 personel. Tahun ini ada18 personel,” terangnya.

Ia pun mengungkapkan, pemberhentian para personelnya dilakukan setelah semuanya melewati tahap pengadilan oleh Komisi Kode Etik Polri (KKEP).

Selain itu, dari 18 personel yang diberhentikan, 13 di antaranya ada yang mengajukan banding. Sekarang kasusnya sedang dalam proses.

“Kita ambil kebijakan, kalau ada polisi yang bagus, yang jelek tidak perlu dipelihara,” tutur Ahmad Luthfi.

Menurutnya, sanksi yang diberikan berupa pemberhentian perlu dilakukan untuk menyehatkan tubuh organisasi polisi. Selain itu agar bisa memberikan efek jera kepada personel yang sudah melanggar hukum.

“Intinya boleh menegakkan hukum tapi jangan melanggar hukum,” tandasnya. (Sdy/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *