Selama Masa Pandemi, Sektor Perumahan dan Fintech Banyak Diadukan Konsumen

Bagikan:

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) mencatat, terjadi peningkatan tajam pengaduan konsumen yang terjadi pada 2020 atau selama masa pandemi Covid-19. Terutama di sektor perumahan dan fintech.

Ketua BPKN, Rizal Edy Halim mengatakan, berdasarkan laporan konsumen pada tahun ini, ada 1.276 pengaduan yang masuk ke BPKN. Sektor yang terkait perumahan masih mendominasi laporan yang mencapai 507 pengaduan.

“Sektor Perumahan tertinggi, biasanya aduan terkait legalitas perumahan, fasum-fasos dll. Kalau Jasa Keuangan terkait fintech dan Investasi. Dan e-commerce terkait data bocor,” ungkap Rizal.

Namun, dari 1.276 pengaduan yang diterima BPKN tersebut, imbuh Rizal, peningkatan terbanyak terjadi di sektor keuangan dan e-commerce.

“Sekarang ada 2 sektor yang melonjak tinggi di masa pandemi, yakni sektor keuangan dan e-commerce,” kata Rizal dalam video virtual, Senin (14/12/2020).

Rizal merinci, dari 1.276 pengaduan terbanyak dari perumahan sepanjang tahun ini mencapai 507, diikuti sektor e-commerce sebanyak 295 laporan, jasa keuangan mencapai 205 laporan, lain-lain 103 laporan, sektor jasa telekomunikasi 69, jasa transportasi 33 hingga listrik dan gas rumah tangga 20.

“Ke depan BPKN fokus penguatan kelembagaan kemudian penguatan regulasi dan membuka peluang pd produk hukum turunan terkait perlindungan konsumen,” katanya.

Lalu, merekomendasikan BPKN kepada pemerintah atau regulator lainnya mencapai 200 rekomendasi. Sementara itu, yang telah dilaksanakan 42, sedangkan 158 rekomendasi lainnya belum mendapat tanggapan.

“Ada 200 rekomendasi yang disampaikan ke pemerintah baik presiden maupun kementerian atau lembaga. Dari 200 rekomendasi itu 42 telah dapat tanggapan sisanya belum,” tuturnya

Rizal menjelaskan, dalam menyelesaikan masalah pengaduan dari masyarakat, pihaknya hanya bisa melakukan penataan di sektor hulunya. Dengan begitu maka penyimpangan bisa direduksi.

BACA JUGA :  Cukup dari Ponsel, Petani Bisa Ajukan KUR ke BCA Hingga Rp200 Juta

“Kita tidak bisa memegang satu persatu di sektor hilirnya (masyarakat) karena butuh tenaga dan dana yang besar. Untuk itu yang kita lakukan adalah penataan di sektor hulunya,” terangnya.

Dia mencontohkan, salah satu kasus yang dilakukan penataan yaitu, penyelenggara umroh dan haji. BPKN merkomendasikan moratorium pemberian izin untuk ibadah umroh atau haji. Sehingga tidak sembarangan agen yang dapat menyelenggarakan kegiatan tersebut

“Jika hulu sudah dilakukan penataan maka masalah di hilir akan semakin sedikit,” pungkas Rizal.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *