Senator Haripinto Puji Komitmen Jokowi di Program Bagi-bagi Sertifikat

haripinto
Bagikan:

Anggota Komite I DPD RI Haripinto Tanuwidjaya memuji komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap realisasi program pembagian sertifikat tanah gratis. Meski di tengah pandemi virus Corona (Covid-19), Jokowi terus mengejar target agar seluruh masyarakat Indonesia memegang sertifikat tanah pada tahun 2025.

“Pandemi Corona tidak menyurutkan komitmen Presiden Jokowi untuk membagikan sertifikat gratis kepada masyarakat. Komitmen pemerintah patut diacungi jempol,” ungkap Haripinto Tanuwidjaya, Rabu (6/1/2021).

Bacaan Lainnya

Presiden Jokowi berkomitmen mensertifikatkan 126 juta bidang tanah. Sejak tahun 2015, sebanyak 46 juta bidang tanah sudah berhasil disertifikatkan. Rinciannya adalah 5,4 juta bidang tanah berhasil disertifikatkan pada 2017, kemudian pada tahun 2018 pemerintah berhasil mensertifikatkan 9,3 juta bidang tanah.

BACA JUGA :  Tiket Kapal Pesiar Paket Keliling Dunia Sudah Mulai di Pasarkan

Lalu pada tahun 2019, sebanyak 9 juta bidang tanah berhasil disertifikatkan dan tahun 2020 ada sebanyak 6,8 juta bidang tanah. Terbaru di awal tahun, Presiden Jokowi membagikan 584.407 sertifikat tanah secara virtual di 26 provinsi dan 273 kabupaten/kota di Indonesia, Selasa (5/1).

“Sertifikasi pertanahanan secara nasional menunjukkan keberhasilan kinerja presiden,” ungkap Haripinto.

Haripinto pun berharap komitmen Jokowi dibarengi dengan kerja keras para pembantunya. Dengan demikian, target bisa tercapai.

“Cita-cita Presiden Jokowi yang ingin agar seluruh rakyat Indonesia merasa memiliki tanah harus didukung oleh kinerja optimal jajarannya,” ujar Haripinto.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan target seluruh masyarakat memegang sertifikat tanah akan selesai pada tahun 2025. Haripinto menilai program bagi-bagi sertifikat bisa menjadi jawaban atas banyaknya kasus sengketa tanah.

“Program ini menjelaskan kepemilikan tanah sehingga tidak terjadi lagi kasus tumpang tindih kepemilikan tanah yang selama ini sering terjadi,” tutur senator Dapil Kepulauan Riau (Kepri) itu.

“Semoga masyarakat senang dengan penyerahan sertifikat tanah untuk 26 Provinsi di seluruh Indonesia,” sambung Haripinto.

Meski begitu, Haripinto meminta pemerintah berkomitmen menyelesaikan kasus-kasus pertanahan lainnya. Salah satu contohnya adalah mafia tanah.

BACA JUGA :  Ini Empat Sumber Dana Pelaksanaan Program Vaksinasi di Indonesia

“Kasus sengketa tanah yang setiap harinya terus bertambah diindikasikan banyak terjadi karena ulah mafia tanah. Kami mendorong pemerintah melakukan terobosan untuk mencegah praktik-praktik mafia tanah terjadi lagi,” ucap Haripinto.

Komite I DPD RI yang salah satu tugasnya membidangi urusan pertanahan memastikan akan terus melakukan pemantauan. Haripinto meminta kepada seluruh jajaran pemerintah, termasuk di daerah, untuk tidak takut menghadapi oknum mafia tanah.

“DPD RI mendukung pelayanan yang dilakukan Kementerian ATR untuk mengantisipasi mafia tanah, termasuk 4 layanan berbasis digital yang digunakan untuk mengecek sertifikat tanah, hak tanggungan elektronik, roya, serta informasi zona nilai tanah,” tutupnya.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *