Senator Milenial Wa Ode Rabia Soroti Penemuan Seaglider di Selayar

Foto: Wa Ode Rabia Al Adawia R Wakil Ketua BKSP DPD RI / Parlemen
Bagikan:

Indonesia digegerkan dengan penemuan drone bawah laut berupa seaglider di perairan Selayar, Sulawesi Selatan. Wakil Ketua Badan Kerja Sama Parlemen (BKSP) DPD RI, Wa Ode Rabia Al Adawia R mendorong agar dibuatnya regulasi mengenai pengoperasian seaglider di wilayah teritori Indonesia.

“Penemuan drone bawah laut di Selayar menjadi pelajaran yang mengingatkan bahwa masih banyak celah di perairan Indonesia,” ujar Wa Ode Rabia dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

Menurut penelitian TNI AL, drone di Selayar tersebut merupakan seaglider yang terbuat dari alumunium dengan dua sayap dan propeller serta antena belakang. Drone bawah laut itu juga memiliki instrumen kamera.

TNI AL menyatakan, seaglider banyak digunakan untuk keperluan survei atau pencarian data oseanografi di laut yang bisa diakses dari jarak jauh. Alat ini juga bisa digunakan untuk industri maupun keperluan pertahanan.

“Indonesia harus mewaspadai berbagai kemungkinan, termasuk spionase sebab sampai sekarang belum diketahui dari mana seaglider itu berasal. Ini PR bersama, apalagi drone bawah laut itu ditemukan di perairan tersibuk di Indonesia,” kata Rabia.

Temuan bawah laut yang bentuknya mirip rudal itu membuat Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono membuat kebijakan untuk memperketat pengawasan kapal-kapal dari luar yang hendak melintas di wilayah Indonesia. Pengawasan ketat juga akan dilakukan terhadap kapal-kapal yang hendak melakukan riset di perairan Indonesia untuk menghindari peristiwa serupa terjadi kembali.

“Riset yang dilakukan asing di wilayah ZEE Indonesia harus melalui proses yang benar, sehingga tidak menimbulkan gejolak politik antar-negara,” sebut Rabia.

Menurut senator asal Dapil Sulawesi Tenggara (Sultra) ini, riset dari pihak luar tidak bisa sembarang dilakukan. Rabia menegaskan, riset harus dilakukan sesuai ketentuan yang ada di Indonesia.

BACA JUGA :  Setelah Larangan Masuk Wisatawan, Arab Saudi Kini Menutup Tempat Rekreasi

“Seharusnya diatur dalam hubungan bilateral, agar kapal riset tersebut berada dalam pengawasan TNI AL. Riset dari negara-negara sahabat juga harus dilakukan melalui prosedur hukum ZEE yang berlaku,” tutur lulusan master Leeds Beckett University, Inggris tersebut.

TNI AL menyoroti soal belum adanya regulasi mengenai izin bagi negara lain untuk mengoperasikan seaglider atau drone bawah laut di perairan Indonesia. Rabia pun mendorong agar DPR bersama pemerintah membuat aturan terkait hal itu.

“Saya mendorong agar parlemen kita segera merespons dengan membuat regulasi yang berkaitan dengan permasalahan drone tersebut,” ucapnya.

Rabia juga meminta pemerintah untuk mengusut siapa pemilik drone bawah laut yang ditemukan nelayan pada 26 Desember lalu itu. Bila diketahui seaglider milik negara lain, kata senator dari generasi milenial ini, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) bisa mengirimkan teguran kepada negara yang bersangkutan.

“Harus diketahui apakah drone tersebut sudah memiliki izin dari otoritas pengawal teritori Indonesia atau belum. Bila tidak ada izin, Kemlu bisa mengeluarkan nota protes diplomatik karena terjadi pelanggaran kedaulatan,” tegas Rabia.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *