Senator Termuda Minta BPN Selesaikan Konflik Agraria di Sumsel

Jialyka Maharani DPD RI
Foto Dok. Jialyka Maharani DPD RI / Parlemen
Bagikan:

JAKARTA-Konflik agraria banyak terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Anggota DPD RI Jialyka Maharani meminta agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) menyelesaikan kasus-kasus sengketa tanah yang menjadi penyebab utama konflik-konflik agraria.

 

“BPN Sumsel harus melakukan langkah-langkah dan upaya untuk penyelesaian konflik agraria yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan,” ujar Jialyka Maharani dalam keterangan tertulis, Selasa (5/1/2021).

 

Persoalan sengketa lahan antara petani dan perusahaan yang berlarut-larut banyak terjadi di Sumsel. Bahkan dalam beberapa kasus, konflik agraria juga menyebabkan jatuhnya korban jiwa dari kelompok masyarakat.

 

“Masalah ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Banyak sekali konflik agraria di Sumsel yang belum terselesaikan,” kata Jialyka.

 

“Tidak sedikit konflik-konflik agraria tersebut disertai eskalasi kekerasan yang menimbulkan korban jiwa,” imbuh anggota DPD RI termuda ini.

BACA JUGA :  Edhy Prabowo: Siap Dihukum Mati

Jialyka menegaskan negara harus memastikan kesejahteraan rakyatnya. Jika konflik agraria tidak kunjung diselesaikan, maka permasalahan akan terus berlarut dan dikhawatirkan akan kembali menelan korban.

 

“Baik Pemprov, Pemkab/Pemkot dan Pemerintah Pusat kami harap bisa mencari solusi dengan tidak mengorbankan masyarakat. Negara perlu hadir untuk mengurai konflik agraria yang berlarut,” sebut Jialyka.

 

Untuk diketahui, 2 petani di Desa Pagar Batu, Kabupaten Lahat, Sumsel tewas pada Maret 2020 akibat konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan yang beroperasi di wilayah tersebut. Saat kejadian, warga meminta pekerja perusahaan untuk tidak melakukan panen sawit karena lokasi itu dianggap masih menjadi wilayah sengketa. Pertikaian akhirnya terjadi hingga menyebabkan jatuhnya korban.

 

Jialyka pun menilai pentingnya kebijakan one map policy. Pada kegiatan reses kali ini, Anggota Komite I DPD RI itu bertandang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Ilir untuk membahasnya.

BACA JUGA :  Azis Syamsuddin Minta KPU Matangkan Skenario Darutat di Hari H Pemilihan

“Kebijakan one map policy sangat penting agar di kemudian hari tidak terjadi lagi tumpang tindih kepemilikan dan penguasaan lahan yang kerap kali menjadi penyebab utama konflik agraria,” tutur Jialyka.

 

Lulusan Universitas Indonesia (UI) itu juga meminta masyarakat memberi kesempatan kepada pemerintah untuk menyelesaikan konflik agraria. Jialyka menegaskan, DPD RI akan mengawal proses penyelesaian sengketa lahan di Sumsel.

 

“Saya bersama anggota DPD RI Dapil Sumsel lainnya makan terus mengawal kasus-kasus sengketa tanah atau lahan agar tidak lagi ada konflik agraria di Sumsel,” tutupnya. (*elz)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

4 Komentar