Setelah Terpilih Jadi Ketum PPP, Suharso Larang Pengurus DPP Jadi Caleg

Bagikan:

Jakarta — Ketua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Suharso Monoarfa, melarang pengurusnya menjadi calon legislatif (caleg) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dalihnya, mereka harus fokus pada kerja-kerja elektoral.

Langkah ini diambil Suharso supaya kader yang bekerja di DPP bisa berkonsentrasi dan fokus pada kerja-kerja elektoral. Larangan ini tak hanya berlaku bagi mereka yang ingin bertarung di DPR RI, juga berlaku di DPRD provinsi hingga DPRD kabupaten/kota

“Kita akan punya 20 jenderal (pengurus pusat). Maka, 20 orang yang di DPP (Dewan Pimpinan Pusat) ini tidak boleh menjadi calon anggota legislatif DPR RI, DPR provinsi, (dan) DPR kabupaten/kota. Tugasnya satu, yaitu kerja elektoral. Setuju?” ujar Suharso saat memberikan sambutan dalam penutupan Muktamar IX PPP 2020 seperti dilansir dari kanal Youtube Petiga TV, Minggu (20/12/2020).

Keputusan tersebut diambilnya sebagai salah satu strategi agar PPP bisa mengulang kesuksesan Pemilu 1999. Kala itu, partai Islam tertua ini meraup 11 juta lebih suara dan 58 kursi di Senayan.

Pertimbangan lainnya, menurut Suharso, dirinya ingin mengubah pola pikir yang beranggapan pengurus DPP otomatis mendapatkan “tiket” calon anggota DPR.

“Mereka yang akan direkrut duduk sebagai penanggungjawab kerja elektoral tidak boleh menjadi calon anggota legislatif, tidak boleh jadi caleg. Selama ini orang mau masuk DPP supaya dia kemudian dapat pasport untuk menjadi calon anggota DPR,”

Pun demikian dengan pejabat sekretaris jenderal (Sekjen). Suharso melarang Sekjen partai rangkap jabatan lantaran posisinya vital. Suharso berpendapat, apabila posisi penting diisi orang rangkap jabatan, maka kinerja untuk partai tidak akan maksimal. “Kita harus punya backyard yang kuat, ‘dapur’ yang kuat sekali,” ucapnya.

BACA JUGA :  Dikabarkan Jadi Menteri, Risma Sudah Berangkat Ke Jakarta Senin Malam

Lebih lanjut, Suharso memberi sinyal bakal ada sosok pemberi pengaruh (influencer) dalam kepengurusan DPP PPP 2020-2025. Ia akan ditugaskan menjadi sorotan media atas isu-isu nasional dengan harapan mendongkrak pamor partai.

“Kalau kategori ini boleh saja menjadi anggota legislatif, tetapi juga tidak semudah itu,” ungka Suharso.

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 nanti, Suharso menargetkan PPP bisa memperoleh 11.395.001 suara. Satu suara lebih dari yang dicapai oleh PPP dalam pemilu 1999. Menurutnya, hal ini menuntut kerja keras dari pengurus partai dan segenap kader. Untuk itu, Ia menginginkan, kader PPP yang nantinya akan menduduki jabatan di DPP harus fokus dalam kerja elektoral untuk merealisasikan target tersebut.

“Jadi kerja elektoral ini tidak bisa tidak, harus konsentrasi,” tegas dia.

Seperti diketahui, Suharso Monoarfa ditetapkan menjadi Ketua Umum PPP periode 2020-2025 dalam Muktamar IX yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Tengah, pada 18-21 Desember 2020.

Setelah terpilih, Suharso langsung bergerak cepat dengan menunjuk sejumlah koleganya sebagai tim formatur untuk menyusun kerangka kepengurusan PPP lima tahun mendatang. Tim formatur tersebut terdiri dari 13 orang dengan rincian 1 ketua umum, 4 perwakilan DPP, dan 8 perwakilan DPW.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *