Singgung Dua RUU, Ajbar: Usulan Ini Jadi Prioritas Penguatan Daerah

Ajbar Wakil Ketua 1 Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI / Liputan.ci.id
Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah telah mengusulkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu, RUU tentang Daerah Kepulauan dan RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk masuk ke dalam Prolegnas Prioritas Tahun 2021.

Hal secara tegas didukung penuh oleh DPD RI setelah sebelumnya mengemuka dalam Sidang Paripurna ke-6 Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021.

Menurut Wakil Ketua I Panitia Perancang Undang Undang (PPUU) DPD RI Ajbar, kedua usulan tersebut sangat strategis. Karena daerah kepulauan merupakan aset nasional yang di dalamnya terdapat kedaulatan Indonesia atas ekosistem serta sumber daya alam.

Selain itu, RUU ini sebagai media penghubung antar pulau, kawasan perdagangan, serta pertukaran sosial budaya. Demikian pula dnegan RUU BUMDes.

“Jika ini terlealisasi minimal bentuk BUMDes sebagai badan usaha berbadan hukum lebih jelas dari sisi aturan hukum dan regulasi yang ada,” terang Ajbar, Sabtu (2/1/2021).

Senator dari Sulawesi Barat tersebut berharap, dengan dikembangkannya BUMDes, dapat meningkatkan pendapatan desa serta menyejahterakan masyarakat di desa. Langkah mendasar ini, akan membangun ekosistem ekonomi di masyarakat.

Ajbar menambahkan, posisi BUMDes sendiri cukup kuat dnegan lahirnya Undang-undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. “Kehadirannya semakin luar biasa dan jawaban atas persoalan kesulitan akses permodalan. Pasalnya, sebelumnya, BUMDes kesulitan karena bukan Badan Hukum,” imbuhnya.

BUMDes menjadi Badan Hukum setelah lahirnya UU Cipta Kerja ini dan memang ini telah ditunggu. Meski demikian dengan adanya RUU yang diusulkan.

“Ini mempermudah pengakuan BUMDes sebagai Badan Hukum Entitas Baru yang kedudukannya setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level nasional dan BUMD pada level daerah,” jelasnya.

Regulasi di BUMDes berbeda dengan Badan Hukum lainnya dengan payung hukum yang digunakan berbeda, otoritatifnya juga berbeda.

BACA JUGA :  Pengamat Militer: Drone di Perairan Selayar Diyakini Miliki Tujuan Buruk

“Kedudukan BUMDes sebagai badan hukum menjadi kunci pengembangan di masa-masa akan datang, dimana sejak awal sepakat kalau ujung tombak penguatan ekonomi di desa dalam representasi Pemerintah dan Masyarakat Desa adalah BUMDes,” jelasnya. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *