Sisa Anggaran Meroket, Pemerintah Dinilai Kurang Efektif Mengelola Utang

Silpa tidak sama dengan sisa anggaran (suber foto : Bengkuluinteraktif.com).
Bagikan:

Jakarta – Pemerintah telah mengumumkan sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) tahun anggaran 2020 mencapai Rp234,7 triliun. Angka tersebut meningkat 400 persen dibandingkan Silpa tahun 2019 yang mencapai Rp46,40 triliun.

Menanggapi hal ini, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Marwan Cik Asan mengatakan, meroketnya SILPA hingga ratusan persen ini menandakan pemerintah tidak efektif dalam mengelola utang.

Cik Asan berpendapat, meroketnya Silpa APBN 2020 berkontribusi pada peningkatan rasio utang  yang telah mencapai 38,68 persen. Meski masih dalam batas aman, namun peningkatan rasio tersebut menunjukkan semakin tidak efektifnya pengelolaan utang pemerintah. 

Menurut Cik Asan, Silpa 2020 yang diawali postur APBN 2020 berdasarkan Perpres No 72 tahun 2020 diproyeksikan mengalami defisit sebesar Rp. 1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB, sehingga pemerintah mencari pinjaman untuk menutupi defisit tersebut.

“Realisasinya defisit pemerintah hanya mencapai Rp956,3 triliun. Akibatnya, tidak semua pembiayaan anggaran habis terserap untuk menutup defisit. Masih   ada Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun anggaran 2020 sebesar Rp234,7 triliun,” Ujar Cik Asan, Selasa (19/1/2021).

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI ini mengatakan pemerintah harus lebih efektif lagi dalam mengelola utang. Khususnya untuk belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang hanya terserap  83% dari pagu anggaran yang ditetapkan Rp695,2 triliun.

Sesuai dengan amanah UU Keuangan negara, untuk menutupi besaran defisit dalam APBN pemerintah dapat melakukan pembiayaan melalui utang. Artinya pembiayaan yang dilakukan disesuaikan dengan besaran defisit yang terjadi.

Silpa APBN 2020 yang sangat besar menunjukan bahwa perencanaan anggaran pemerintah tidak memadai untuk mengeksekusi seluruh program yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Ia mengatakan Silpa APBN 2020 yang terlampau besar akan menjadi beban APBN melalui pembayaran imbas hasil penerbitan SBN  dan bunga utang.

BACA JUGA :  Subang Kembali Direndam Banjir, Ratusan Warga Mengungsi di Kolong Jembatan

“Akibatnya pembiayaan defisit APBN melalui utang menjadi tidak efektif untuk menstimulus kenaikan pertumbuhan ekonomi” katanya.

Cik Asan yang juga menjabat Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, berharap agar sisa APBN 2020 dapat diakumulasikan dengan baik dan efisien.

“Silpa yang sisa sebaiknya dialokasikan untuk fokus penanganan pandemi, kemudian untuk pendanaan sektor UMKM yang terdampak cukup besar akibat pandemi covid 19, serta sektor pertanian yang merupakan sektor ekonomi yang masih tumbuh positif dan menjamin ketahanan pangan nasional ditengah pandemi covid 19,” pungkasnya.

 

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *