SK Presiden Turun, Bustami Zainudin: Inilah Harapan Petani Menata Ekonomi

Bagikan:

LAMPUNG – Anggota Komite II DPD RI Bustami Zainudin mendukung penuh implementasi kemitraan kehutanan yang dijalankan oleh perusahaan di Lampung. Ini setelah Presiden Joko Widodo menerbitkan Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, SK Hutan Sosial, dan SK Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

“Saya sudah pernah sampaikan ke Bu Menteri (Menteri Kehutanan Dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Red). Jika program ini diluncurkan maka ini salah satu resolusi konflik yang nyata bagi perusahaan dan petani yang berada di dalam konsesi perusahaan. Progam ini pun menjadi harapan bagi petani menata ekonomi,” terang Bustami, Jumat (15/1/2021).

Bacaan Lainnya

BACA JUGA :  PKB Kritik Wamenkum HAM terkait Hukuman Mati Eks Menteri KKP

Bagi Bustami, program ini pun menjadi contoh bagi perusahaan di Lampung dan daerah lain dalam upaya menekan konflik yang kerap terjadi akibat status lahan itu sendiri. Program ini bagian dari Pengakuan dan Perlindungan bagi masyarakat.

“Termasuk menjalin Kemitraan Kehutanan dengan perusahaan. Semua sektor terlibat hingga menjadikan program ini pun lebih eksklusif dan menjadi solusi,” paparnya.

Bustami melihat, muncul harapan dari 651.000 Kepala Keluarga baik di Lampung mapun provinsi lainnya. Harapan untuk menata kehidupan lebih baik dengan adanya SK Perhutanan Sosial. Ada aktivitas dan ketenangan para petani yang selama ini resah dengan status tanah garapannya.

“Terlebih dengan terbitnya 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektare di 17 provinsi, ini menunjukan bahwa pemerintah melihat ini potensi ketahanan pangan dan mempercepat sumber ekonimi daerah,” jelas Bustami.

Pria yang sempat duduk sebagai Bupati Way Kanan dua periode ini menyebut kegigihan Presiden Jokowi dalam memperjuangkan ini bukan hal mudah. Perlu komitmen dan desain yang matang dalam merealisasikannya.

“Sejak lima tahun yang lalu pemerintah telah memberikan perhatian khusus terhadap redistribusi aset, karena hal tersebut terkait dengan tingkat kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya yang terjadi di perdesaan dan di lingkungan sekitar hutan. Sekali lagi, ini adalah solusi untuk kesejahteraan rakyat,” papar Bustami.

BACA JUGA :  Soroti Banjir di Tol Cipali, Alexander Fransiscus: Harus Jadi Atensi Pemerintah

Sebagai Senator, Bustami berjanji akan terus mendorong redistribusi aset ini melalui kebijakan perhutanan sosial dan reforma agraria. Redistribusi aset juga menjadi jawaban atas sengketa agraria yang marak terjadi baik itu antara masyarakat dengan perusahaan atau antar masyarakat dengan pemerintah.

“Sekali lagi saya menegaskan, bahwa dibagikannya SK ini oleh Presiden, tujuannya agar masyarakat dapat mengelola hutan untuk kesejahteraan. Sekali lagi saya memberikan apresiasi kepada Presian, Kementerian Kehutanan maupun Kementerian Agraria yang begitu mensuport pelaksanaan program ini,” pungkas Bustami Zainudin. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *