Soal Kerumunan HRS, Ridwan Kamil: Mahfud MD Harus Ikut Bertanggung Jawab

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami-Dok Pemprov Jabar
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kami-Dok Pemprov Jabar
Bagikan:

Soal kerumunan yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Petamburan, dan Mega Mendung pasca pulangnya Habib Rizieq Syihab (HRS) ke Indonesia, yang kemudian dipermasalahkan oleh pihak Kepolisian karena dianggap melanggar Undang-undang Kekarantinaan Kesehatan, terus menemukan babak baru.

Kali ini, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil ikut membahasnya pasca diperiksa di gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (16/12/2020).

Ridwan Kamil menyebut, terjadinya kerumunan HRS yang terjadi disebabkan karena pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang mengizinkan massa melakukan penjemputan kepulangan HRS di bandara Soetta.

Hal inilah yang kemudian memicu terjadinya kerumunan jutaan orang yang berkumpul di bandara, kemudian berlanjut di Petamburan dan Mega Mendung.

“Izinkan saya beropini secara pribadi terhadap rentetan acara hari ini. Pertama, menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan HRS itu diizinkan,” kata Emil seusai dimintai keterangan di Mapolda Jabar.

Dengan adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, menurut dia, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Habib Rizieq. Baik di Bandara Soetta, di Megamendung, dan di Petamburan.

”Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai, boleh. Maka terjadi kerumunan yang luar biasa. Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya,” ungkap Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil pun mempertanyakan, kenapa pihak-pihak yang diperiksa Kepolisian hanyalah para kepada daerahnya saja. Dalam hal ini, dirinya sebagai Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara, pihak-pihak lainnya yang juga memiliki peran dan berkontribusi terjadinya kerumunan HRS yang diduga melanggar protokol kesehatan tidak ikut diperiksa.

BACA JUGA :  Perajin Mogok Produksi, Rafli: Kelangkaan Stok Tahu dan Tempe Jangan Dianggap Remeh

”Jadi semua yang punya peran perlu diklarifikasi. Berikutnya kalau Gubernur Jabar diperiksa, Gubernur DKI diperiksa, kenapa peristiwa di bandara tidak diperiksa, kan harusnya ini bupati tempat bandara yang banyak (massa) itu, gubernurnya juga mengalami perlakuan hukum yang sama,” terang Ridwan Kamil.

Ridwan Kamil berpandangan, bahwa Mahfud MD pun harus dimintai keterangan dan ikut bertanggung jawab atas rentetan kekisruhan ini. Ia menambahkan, persoalan rentetan kerumunan yang dihadiri Rizieq Shihab ini harus diproses secara adil

“Jadi beliau juga harus bertanggung jawab, tak hanya kami-kami kepala daerah yang dimintai klarifikasi ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi,” ucap Emil.

Hari ini, Ridwan Kami datang memenuhi panggilan Polda Jabar terkait kerumunan HRS yang terjadi di Mega Mendung, pada pukul 09.11 WIB dan keluar sekitar pukul 11.00 WIB. Ridwan Kamil diperiksa sekitar dua jam oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat.

(Nad)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *