Tambah Jabatan Wamen, Pengamat: Jokowi Pertahankan Kabinet Obesitas

Bagikan:

Jakarta — Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik 6 menteri dan 5 wakil menteri (wamen) baru pagi ini, Rabu (23/12/2020)

Menarik ada tiga pos wamen yang baru diisi oleh Jokowi pada kabinetnya saat ini, yakni Wakil Menteri Hukum dan HAM yang diiisi oleh Edward Omar Syarif Hiariej, Wakil Menteri Kesehatan yang diisi Dante Saksono Harbuwono, dan Wakil Menteri Pertanian yang diisi oleh Harfiq Hasnul Qolbi.

Pengisian dan pelantikan di ketiga pos wamen tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 76/M/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024. Sebelumnya, posisi ini tidak ada.

Menanggapi hal itu, pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra menilai komposisi hasil reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini diprioritaskan untuk kestabilan politik.

Ini terlihat dari porsi koalisi yang semakin lengkap dari sisi kursi menteri dan wakil menteri yang secara umum masih memiliki relasi dengan proses Pilpres 2019.

Menurut Dedi, Kekhawatiran terjadi ‘obesitas’ struktur Kabinet Indonesia Maju sebenarnya sudah tidak perlu dibahas lagi. Karena, kabinet Jokowi sudah ‘menggemuk’ sejak sejak awal pembentukan kabinet di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin, baik periode pertama maupun kedua.

“Kondisi ini menandai kuatnya politik akomodatif. Presiden berusaha menyenangkan semua pihak dan tentu tidak baik bagi roda pemerintahan, karena akan memperlambat laju pembangunan,” ucap Dedi, Rabu (23/12).

Di sisi lain, imbuh Dedi, pengangkatan keenam menteri dan lima wamen tersebut adalah bentuk politik akomodatif Jokowi, dengan menempatkan orang-orang baik dari partai pendukung maupun oposisi di berbagai posisi baru.

“Hal ini menunjukkan keinginan Jokowi untuk mengumpulkan semua potensi dukungan” kata Dedi.

BACA JUGA :  DPR Nilai Reshuffle Kabinet Tingkatkan Upaya Penanganan Covid-19

Dedi berpendapat, ‘Obesitas’ struktur Kabinet Indonesia Maju bisa jadi memang pilihan Jokowi untuk meningkatkan kembali kepercayaan publik pada pemerintahan.

(Nad/IJS)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *