Ungkap Pelaku Penimbun Kedelai, Cholid Mahmud: Ada Tiga Importir Kuasai Kuota Impor

Cholid Mahmud
Bagikan:

JAKARTA – Anggota Komite IV DPD RI Cholid Mahmud meminta pihak berwenang perlu menyelidiki dugaan praktik penimbunan stok kedelai yang berpotensi berdampak kepada keberlangsungan usaha para pengrajin tahu dan tempe di berbagai daerah.

“Ada dugaan penimbunan stok kedelai sangat beralasan. Ini  mengingat hanya ada tiga importir yang menguasai 66,3 persen kuota impor kedelai, sehingga sangat berpeluang untuk mengontrol pasokan,” ungkap Cholid Mahmud, Jumat (8/1/2021).

Bacaan Lainnya

Apalagi, sambung Senator Asal Yogyakarta tersebut, tren kenaikan harga kedelai di pasar global sendiri sudah muncul sejak Agustus tahun 2020 lalu, yang semestinya bisa diantisipasi oleh pemerintah.

BACA JUGA :  Tanggul Citarum Jebol, Bekasi Banjir, Anies ‘Disalahkan’ Warganet

Untuk itu, dirinya berharap Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu untuk menyelidiki dugaan praktik ilegal oleh importir kedelai dengan menimbun stok kedelai disaat pasokan kedelai di pasar global menipis.

Jika terbukti terjadi penimbunan stok, Cholid Mahmud mendesak agar KPPU dan Kementerian Perdagangan mencabut izin impor perusahaan pelakunya.

“Persoalan kedelai ini kan selalu berulang sejak satu dekade terakhir. Persoalannya sama, yaitu instabilitas harga yang membuat pelaku usaha tempe dan tahu yang didominasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terpukul kenaikan harga,” papar Cholid.

Secara tegas Cholid mendesak agar KPPU menyelidiki dugaan importir yang sengaja menahan pasokan kedelai. Pemerintah bisa menugaskan BUMN Pangan bersama koperasi pengrajin tahu tempe untuk mengembangkan sentra produksi kedelai baru.

Kementerian pertanian mencatat, produksi kedelai dalam negeri berkisar 420 ribu ton per tahun atau hanya sekitar 15% dari total kebutuhan per tahun yang mencapai lebih dari 2,6 juta ton.

BACA JUGA :  Disandingkan dengan Elon Musk, Anies Banjir Pujian

“Keterlibatan BUMN Pangan yang holdingnya baru dibentuk akhir 2020 lalu, juga untuk mengontrol pasokan agar tidak dikendalikan oleh kartel,” tegas dia.

“Kembali kami tekankan bahwa Satgas Pangan terus melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada pelanggaran pidana hingga persediaan dan harga kedelai di pasar kembali normal,” tutup Cholid Mahmud. (ijs/ful)

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *