Utang Indonesia Menggunung, JK: 40 Persen APBN Hanya Untuk Bayar Bunga dan Cicilan Utang

Bagikan:

Jakarta – Bank Indonesia (BI) mencatat, hingga akhir tahun 2020, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia mencapai 413,4 miliar dollar AS, atau sekitar Rp 6.074 triliun.

ULN tersebut terdiri dari utang sektor publik, yaitu pemerintah dan Bank Sentral sebesar 202,6 miliar dollar AS dan sektor swasta, termasuk BUMN sebesar 210,8 miliar dollar AS.

Dengan posisi tersebut, BI mencatat rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Oktober 2020 sebesar 38,8 persen atau meningkat dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya yang sebesar 38,1 persen.

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan pemerintah fokus menyelesaikan tantangan domestik akibat virus corona dalam waktu dekat. Kerja sama global diperlukan untuk mengelola gelombang besar (tsunami) utang yang akan datang akibat pandemi. Dan, tentu saja menyelamatkan utang Indonesia yang telah menggunung.

“Banyak negara telah berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan sebelum krisis dan dibutuhkan kerja sama global untuk menghindari penurunan peringkat kredit dan gelombang krisis utang negara di bulan-bulan mendatang,” kata Sri Mulyani seperti dilansir Arabnews di Jakarta, Senin (28/12/2020).

Sri Mulyani menyebut, dengan kapasitas fiskal yang semakin sempit di mana-mana, reformasi untuk meningkatkan kualitas belanja publik menjadi semakin penting.

Pembuat kebijakan, lanjut Sri Mulyani, juga harus memperhitungkan dampak pandemi pada cara orang bekerja dan berinteraksi, dan dengan ketergantungan yang jauh lebih tinggi pada teknologi digital dan infrastruktur internet. Menurutnya, ini peluang untuk mengubah ekonomi melalui pengaturan kerja yang lebih efisien, efektif, dan fleksibel serta pengurangan jejak karbon.

“Investasi dalam teknologi dan infrastruktur digital sama-sama berharga dan menjadi katalisator yang kuat untuk pemulihan ekonomi,” tandasnya.

BACA JUGA :  Masyarakat Murmansk Sambut Matahari Terbit, Usai Jalani 40 Hari Gelap Gulita

Sementara itu, mantan Wakil Presiden ke 10 dan ke 12, Jusuf Kalla (JK), menyebut bahwa besarnya utang Indonesia saat ini membuat ekonomi Indonesia semakin suit. Ditambah lagi dengan semakin melebarnya defisit APBN 2020 yang mencapai Rp1.000 triliun. Ini jumlah defisit terbesar sepanjang sejarah berdirinya negeri ini.

Dengan melebarnya defisit anggaran, kata JK, maka pada tahun berikutnya ada kemungkinan sekitar 40 persen dari APBN hanya untuk membayar bunga dan cicilan utang.

“Masalah berikutnya, bisa-bisa 30-40 persen anggaran kita di tahun berikutnya, hanya untuk membayar bunga dan mencicil utang. Itu yang kita hadapi,” ucap JK saat menjadi keynote speaker Webinar Dewan Pakar Majelis Nasional Korps Alumni HMI (KAHMI) berjudul Masalah Strategis Kebangsaan dan Solusinya.

Dilihat dalam APBN kita per akhir November 2020, defisit anggaran mencapai Rp883,7 triliun atau setara dengan 5,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut meningkat signifikan dari periode yang sama tahun lalu Rp369,9 triliun atau setara 2,34 persen dari PDB.

Defisit anggaran sudah mencapai 85 persen dari target yang ditetapkan dari Perpres 72 tahun 2020 yang sebesar Rp1.039,2 triliun atau 6,34 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara untuk bunga utang, tahun ini pemerintah menargetkan pembayaran sebesar Rp338,8 triliun dan sebesar Rp373,3 triliun di 2021. Tahun depan, defisit anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun atau setara 5,7 persen dari PDB.

JK memberikan solusi dengan mengatakan bahwa menyelesaikan pandemi secara cepat, cermat, dan serius merupakan langkah utama yang urgent harus dilakukan pemerintah. Sehingga roda ekonomi bisa kembali dijalankan secara normal.

(Nad/IJS)

Bagikan:
Editor: Nadeem

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *