Wakil Ketua Komite II DPD Dukung Kelanjutan Subsidi Listrik

Virality News
Hasan Basri / Benuanta
Bagikan:

Pemerintah melanjutkan subsidi listrik untuk masyarakat hingga Maret 2021. Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri mendukung kebijakan tersebut terus berlanjut, khususnya bila pandemi virus Corona (Covid-19) belum usai.

 

“Program subsidi dan gratis listrik bagi masyarakat kecil perlu didukung karena pandemi sangat berdampak terhadap ekonomi,” ujar Hasan Basri dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).

 

Program stimulus tarif listrik berupa diskon tarif tenaga listrik dan pembebasan ketentuan rekening minimum serta biaya beban atau abodemen dilanjutkan hingga Maret 2021. Dalam program stimulus ini, pemerintah memberikan diskon 100% alias token listrik gratis kepada pelanggan golongan rumah tangga, industri dan bisnis kecil dengan daya 450 VA.

 

Subsidi juga diberikan bagi pelanggan golongan rumah tangga daya 900 VA bersubsidi yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial (Kemensos). Adapun subsidi diberikan sebesar 50%.

BACA JUGA :  Ajak Bakar Masker, Perempuan Ini Berakhir di Tangan Polisi NTT

Kemudian bagi pelanggan golongan sosial daya 220 VA, 450 VA dan 900 VA, golongan bisnis dan industri daya 900 VA diberikan pembebasan biaya beban atau abonemen. Pemerintah pun memberikan keringanan tagihan  dalam bentuk pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum untuk golongan sosial, bisnis, dan industri daya 1.300 VA ke atas, serta golongan layanan khusus.

 

Selanjutnya, keringanan juga diberikan untuk pembebasan penerapan ketentuan rekening minimum bagi pelanggan PLN Golongan Layanan Khusus disesuaikan dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Hasan Basri menilai, komitmen ini perlu berlanjut jika kondisi pandemi Corona masih belum berakhir.

 

“Kebijakan ini diperlukan sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kalau perlu tidak hanya sampai bulan Maret, tapi untuk beberapa bulan berikutnya,” ucap senator asal Kalimantan Utara itu.

 

Dalam program jaring pengaman sosial PEN, sebanyak 31,4 juta rumah tangga mendapat manfaat diskon listrik. Penerima manfaat sesuai target dan program diskon listrik di tahun 2020 mencapai 84,4%.

 

Meski program diskon listrik ini diperlukan masyarakat di tengah pandemi, Hasan Basri mengingatkan pemerintah untuk tetap merealisasikan program di luar PEN. Hal ini termasuk program dibukanya aliran listrik untuk desa-desa yang belum teraliri listrik.

BACA JUGA :  Ini Alasan DKI Jakarta dan Jateng Dukung PPKM Dilanjutkan!

“Pada bulan April 2020, presiden menginstruksikan untuk mengaliri 433 desa yang belum teraliri listrik yang tersebar di beberapa provinsi. Kami berharap agar kementerian terkait terus mengerjakan program ini,” terang Hasan Basri.

 

Hasan Basri juga mengungkap masih banyak desa di Kalimantan Utara yang belum teraliri listrik. Data terakhir, masih ada 207 dari 462 desa di Kaltara yang belum teraliri listrik sebelum instruksi Presiden Jokowi dikeluarkan.

 

“Seluruh masyarakat, termasuk warga Kaltara berhak untuk mendapatkan aliran listrik. Sudah menjadi tugas pemerintah memberi pelayanan terbaik bagi warganya,” jelasnya.

 

“Komite II DPD RI akan terus mengawal agar program pembukaan aliran listrik terealisasi hingga tak ada lagi desa yang ‘gelap’. Kita harus membuat terang seluruh desa,” sambung Hasan Basri.

Bagikan:

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar